Ekonomi

DPR Desak KKP Perkuat Kesejahteraan Nelayan Lewat Kemandirian Pakan dan Subsid

69
×

DPR Desak KKP Perkuat Kesejahteraan Nelayan Lewat Kemandirian Pakan dan Subsid

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari (Kerudung Berwarna Pink), dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertema Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) KKP untuk Swasembada Pangan di Yogyakarta, Jumat malam, (10/7/2026). Foto : Eki/Alma
Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari (Kerudung Berwarna Pink), dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertema Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) KKP untuk Swasembada Pangan di Yogyakarta, Jumat malam, (10/7/2026). Foto : Eki/Alma

Yogyakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat keberpihakan program bagi nelayan serta pembudidaya ikan nasional.

Desakan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) KKP untuk swasembada pangan di Yogyakarta, Jumat (10/7/2026).

Endang mengusulkan penguatan koperasi nelayan melalui penyediaan pabrik pakan skala sederhana.

Ia menilai limbah perikanan, jagung, dan potensi lokal lainnya dapat diolah menjadi pakan bernilai ekonomi tinggi.

“Dengan adanya koperasi nelayan, sebaiknya ada pabrik pakan sederhana karena sisa ikan yang dijual bisa dimanfaatkan untuk pakan,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Selain kemandirian pakan, ia menyoroti urgensi perluasan subsidi asuransi bagi nelayan.

Menurutnya, perlindungan asuransi bagi pelaku usaha perikanan saat ini belum sepenuhnya dijamin oleh pemerintah.

Dalam upaya mendukung swasembada pangan, Endang mendorong integrasi budidaya ikan di kawasan persawahan.

Pemanfaatan saluran irigasi padi dinilai mampu menjadi sumber pendapatan tambahan bagi para petani.

“Di tempat penanaman padi ada irigasi kecil yang bisa ditanami ikan, itu penting untuk menambah pendapatan petani kita,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah mengoptimalkan dukungan terhadap industri ikan hias nasional, khususnya di Bogor.

Sentra ikan hias Bogor memiliki potensi ekspor besar ke Jepang dan Eropa, namun masih terkendala akses pasar dan ketersediaan bibit.

Lebih lanjut, Endang menyoroti kesenjangan harga ikan nila yang merugikan pembudidaya di Kota Bogor.

Harga di tingkat petambak hanya menyentuh Rp18 ribu per kilogram, sementara di restoran mencapai Rp85 ribu.

Ia menegaskan pemerintah harus segera membenahi tata niaga perikanan agar lebih adil bagi petambak.

Pemerintah dapat memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai peluang besar untuk menyerap hasil budidaya ikan secara optimal.

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.