Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mendesak pemerintah segera merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dengan langkah konkret.
Pemerintah diminta menyiapkan kebijakan terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya tahan sektor-sektor produktif.
Rahmat menekankan bahwa tantangan ekonomi saat ini menuntut kebijakan yang tidak sekadar bersifat jangka pendek, tetapi mampu memperkuat fondasi ekonomi dalam jangka panjang.
Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah perlunya perubahan pola belanja pemerintah agar lebih berorientasi pada hasil nyata.
“Kita mengingatkan agar penggunaan anggaran lebih diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rahmat saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Ia menambahkan, pemerintah perlu meningkatkan kehati-hatian dalam mengelola belanja, terutama yang bersifat konsumtif.
Pengelolaan anggaran yang lebih bijak diyakini mampu mengoptimalkan ruang fiskal untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
Selain efisiensi anggaran, legislator asal Sumatera Barat ini meminta penguatan peran koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.
Ia menilai koperasi memiliki posisi strategis untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat daerah dan sektor usaha kecil.
“Penguatan koperasi tidak hanya akan membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memperluas pemerataan manfaat pembangunan. Karena itu, dukungan pemerintah terhadap sektor tersebut perlu terus diperkuat,” tegasnya.
Rahmat juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia meminta BUMN dikelola secara profesional dan transparan agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional serta meningkatkan kepercayaan publik.
“Pemerintah harus mengambil langkah dan kebijakan konkret. Pemerintah harus berani mengambil langkah bijak, terutama dalam menekan belanja konsumtif, memperkuat koperasi, serta mengelola BUMN dengan lebih transparan,” pungkas Rahmat.






