Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi melalui dukungan dana APBN senilai Rp1,1 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Langkah strategis ini dimatangkan dalam pertemuan antara Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Senin (29/6/2026).
Proyek berskala besar ini mencakup normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Fadly Amran telah menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah, camat, hingga lurah untuk menuntaskan kendala lapangan.
Instruksi tersebut bertujuan memastikan pengerjaan fisik dapat dimulai tepat waktu pada Agustus 2026.
“Kelancaran proyek ini adalah prioritas demi menjamin keselamatan warga,” tegas Fadly.
Pemkot Padang berkomitmen penuh menyelesaikan persoalan lahan, termasuk menyiapkan opsi relokasi bagi warga di kawasan berisiko tinggi.
Pemerintah kota juga tengah mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan penataan kawasan rawan bencana.
Plt Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menjelaskan tahap awal pekerjaan menyasar rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago.
Pengerjaan juga meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, serta pembangunan check dam di aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.
Reski menekankan bahwa penyelesaian masalah lahan menjadi kunci utama keberhasilan proyek tersebut.
Ia berharap percepatan administrasi pertanahan oleh Pemkot Padang dapat menjaga target pelaksanaan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Seluruh rangkaian proyek pengendalian banjir ini ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun guna memperkuat ketahanan infrastruktur Kota Padang.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
