PADANG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat bersama Satgasda Saber Pelanggaran Pangan menyisir 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat pada Minggu (15/11/2026). Operasi terpadu ini digelar untuk mengawasi stabilitas harga serta ketersediaan komoditas pangan strategis di tengah masyarakat.
Tim gabungan yang melibatkan Badan Pangan Nasional, Bulog, serta jajaran dinas terkait memantau langsung pergerakan harga beras, minyak goreng, daging, telur, hingga cabai. Hasilnya, petugas menemukan disparitas harga yang cukup mencolok di sejumlah wilayah.
Di Kota Padang, harga beras premium tercatat Rp15.200 per kilogram, sementara beras medium dipatok Rp14.000 per kilogram. Berbeda halnya di Kabupaten Padang Pariaman, di mana harga minyak goreng merek Minyakita melonjak hingga Rp20.000 per liter dan cabai merah keriting menyentuh angka Rp82.000 per kilogram.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Siswantoro, menegaskan bahwa temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah pengendalian harga. Pihaknya kini tengah mendalami pedagang yang menjual komoditas di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP).
“Kami turun langsung untuk memastikan pedagang mematuhi aturan. Jika ditemukan harga yang tidak sesuai ketentuan, akan dilakukan pendalaman dan langkah tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku,” ujar Siswantoro.
Selain pengawasan, petugas di lapangan juga memberikan pembinaan kepada para pedagang. Mereka diimbau agar tidak memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan berlebih yang merugikan konsumen.
Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menambahkan bahwa operasi ini merupakan bukti kehadiran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat. Sinergi lintas instansi dinilai krusial untuk memutus rantai pelanggaran dalam distribusi pangan.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga wajar. Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk melakukan pelanggaran,” tegas Susmelawati.
Ke depan, Satgasda akan terus melakukan monitoring berkala di seluruh wilayah Sumatera Barat. Hasil pemantauan rutin ini nantinya bakal dilaporkan secara berjenjang ke Satgas Pusat sebagai bahan kebijakan nasional.
Pihak kepolisian juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif. Warga diimbau segera melapor jika menemukan praktik perdagangan yang melanggar ketentuan atau adanya indikasi penimbunan bahan pokok di wilayah mereka.






