Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus membuat masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan program ketenagakerjaan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dalam agenda Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif atau pemenuhan daftar informasi publik. Bagian terpenting adalah akses informasi yang luas untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kebijakan ketenagakerjaan,” ucap Cris.
Menurut Cris, keterbukaan informasi kini menjadi jembatan komunikasi yang krusial antara pemerintah dan publik di era modern.
Ia menambahkan bahwa hak masyarakat untuk memahami program, layanan, serta pelindungan tenaga kerja harus diimbangi dengan penyediaan informasi yang benar, mudah diakses, dan bermanfaat.
Sebagai gambaran nyata, Cris memaparkan data Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) per 30 Oktober 2026 yang mencatat jumlah pendaftar sebanyak 265.008 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 157.458 peserta telah berhasil menyelesaikan pelatihan, dengan 1.257 peserta di antaranya merupakan penyandang disabilitas.
Adapun tingkat penempatan kerja lulusan atau graduate placement rate tercatat mencapai 40,12 persen, meskipun angka tersebut belum mencakup seluruh lulusan baru.
Selain itu, Cris juga membeberkan data Program Pemagangan Nasional (MagangHub) per 26 Oktober 2026 yang mencatat 87.122 peserta telah ditetapkan.
Sebanyak 81.530 orang dari jumlah tersebut merupakan peserta aktif yang sedang mengikuti program.
Program MagangHub ini diketahui melibatkan 7.701 penyelenggara dan 31.367 mentor di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Cris menjelaskan bahwa penguatan tata kelola informasi kini diperluas hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah.
Upaya ini dilakukan Kemnaker melalui serangkaian pembinaan, bimbingan teknis, visitasi langsung, serta monitoring dan evaluasi internal agar standar pelayanan informasi publik dapat berjalan secara merata.
Kemnaker juga terus menindaklanjuti setiap permohonan informasi serta pengaduan dari masyarakat sebagai bagian dari komitmen menjaga akuntabilitas instansi.
“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” pungkasnya.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
