BATUSANGKAR KABARSUMBAR – Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi mengajak pakar hukum tata negara Mahfud MD dan peserta Konferensi Nasional ke-5 Hukum Tata Negara lainnya saat pembukaan acara tersebut di Hotel Emersia Batusangkar, Jumat 9 November 2018.
Kata Irdinansyah, Kabupaten Tanah Datar kaya akan potensi wisata budaya, sejarah, atraksi seni, pesona alam dan juga kuliner tradisional yang khas.
“Kami mengajak bapak dan ibu dapat berkunjung ke beberapa objek wisata di Tanah Datar diantaranya, Istano Basa Pagaruyung, Nagari Tuo Pariangan sebagai Desa Terindah di dunia, Pacu Jawi, Batu Angkek-angkek dan baru-baru ini atas inisiasi dari generasi muda Tanah Datar juga sudah ada wisata baru dengan nuansa lama (tradisional) yaitu Pasar Benteng Van der Capellen,” ujar Irdinansyah Tarmizi.
Dihadapan sekitar 300 orang peserta yang terdiri dari para akademisi, penggiat masyarakat sipil, peneliti, perwakilan organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam dan luar negeri, mahasiswa dan lainnya ini Irdinansyah menyebutkan jika pasar Van der Capellen adalah destinasi baru yang patut untuk dikunjungi.
“Jika ingin memanjakan selera mari ke pasar van der capellen, karena disana banyak penganan tradisional asli Luak Nan Tuo, di samping itu para penjualnya juga berpakaian tradisional,” sebut mantan anggota DPRP Sumbar ini.
“Tidak jauh dari hotel, sambil jalan pagi dan usai berolah raga silahkan mampir kesana, karena pasar ini hanya di hari Minggu dan menjelang siang sudah tutup, rugi rasanya jika sudah datang ke Tanah Datar tapi tak mapir ke pasar van der capellen ini,” imbuh Irdinansyah.
Pada kesempatan itu bupati walau dalam keadaan kurang sehat dan harus disuruh istirahat oleh dokter, namun Ia kuatkan untuk hadir pada acara pembukaan KNHTN ke-5 itu. Menurutnya ini acara penting dan bersejarah, karena dihadiri tokoh-tokoh nasional, pakar hukum tata negara dan juga tamu-tamu mancanegara.
Dari itu juga suatu kesempatan baik baginya untuk menyampaikan potensi-potensi wisata yang ada, karena Tanah Datar tidak ada potensi tambang maupun industri, jadi sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan daerah di samping sektor lain.
Bupati juga singgung keunikan atraksi seni pacu jawi yang sudah mendunia. Tahun ini pacu jawi dinyatakan sebagai aksi terpopuler Indonesia tahun 2018 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
Tak lupa bupati sampaikan ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang karena telah menunjuk Tanah Datar sebagai tempat penyelenggaraan KNHTN ke 5 dan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin tahun 2018 itu.
Rektor Unand Prof Tafdil Husni menyebut KNHTN 5 dan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin ini adalah agenda ilmiah tahunan dan topik yang diangkat sangat relevan dengan pemilu, yaitu “Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum”.
“Agenda ini tidak hanya menjadi wadah pertemuan rutin pemangku kepentingan, ilmuwan hukum dan politik semata, tetapi juga menjadi momen pemberian apresiasi kepada tokoh yang telah berkontribusi besar terhadap perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia,” kata Dia.
Untuk itu Tafdil juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tahir Foundation, International Foundation for Electoral Systems (IFES), Hanns Seidel Foundation (HSF), Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, dan Penerbit Rajagrafindo Persada, sehingga konferensi ini dapat dilaksanakan di Tanah Datar.
Sementara itu Prof Dr Mahfud MD pada kesempatan itu sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Tanah Datar yang telah memfasilitasi dan panitia penyelenggaran yang mengangkat acara tersebut.
Mahfud harapkan, acara di Batusangkar ini harus sukses dan berjalan dengan baik dan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran baru tentang pemilu kedepan.
Terkait topik yang diangkat Dia sampaikan tiga kunci yang menjadi pokok bahasan yaitu, kedaulatan rakyat, pemilihan umum dan hukum tata negara.
“Karena kalau kunci tentu sedikit, namun dalam forum konferensi nanti tentu akan dijabarkan dan akan menjadi luas,” katanya.
Tentang kedaulatan rakyat di Indonesia Ia sebut, hanya lima menit saja, jika dilihat dari pemilu yang sekali lima tahun, jadi rakyat menggunakan hak pilihnya sekitar lima menit saat pencoblosan, habis itu pemilih kehilangan kontak dengan wakilnya ucap mantan Anggota Komisi III DPR RI (2004-2006) itu.
Pakar Hukum Tata Negara asal Madura ini berharap agar wakil-wakil rakyat yang dipilih peduli dengan kedaulatan dan kepentingan rakyat sehingga hak-hak rakyat terlindungi, apalagi itu hal-hal yang berkaitan dengan dunia internasional.
Turut hadir pada saat pembukaan KNHTN ke-5 itu dari Tanah Datar, Pejabat Daerah, Forkopimda dan undangan lainnya.
(Rel)
