DKI Jakarta Berlakukan Denda 5 jt Untuk Yang Menolak Vaksinasi

  • Bagikan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan keputusan sanksi bagi penolakan vaksinasi. Foto : internet

Jakarta – DKI Jakarta terapkan sanksi denda sebesar Rp.5 Juta bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sesuai sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Masyarakat yang mendapatkan pemberitahuan melalui short message service (SMS) blast wajib mengikuti vaksinasi.

Ariza mengatakan, sanksi akan diberikan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria vaksinasi, tetapi menolak disuntik vaksin.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Perda DKI soal Denda Rp 5 Juta bagi Penolak Vaksin Covid-19 Digugat ke MA

Namun, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi.

Baca Juga :  Ketersedian Bahan Pokok Aman Selama Lebaran

“Oleh karena itu, pemberian sanksi karena menolak divaksinasi sesuai Perda Covid-19 dapat dilakukan bagi yang menolak divaksin bagi yang memenuhi kriteria penerima vaksin,” kata Ariza kepada wartawan, Senin 4 Januari 2021.

Berdasarkan Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020, penolak vaksin Covid-19 akan didenda Rp 5 juta.

Pasal 30 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000.

Pasal 30 perda tersebut diketahui digugat ke Mahkamah Agung (MA). Bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan aturan tersebut, pemerintah mempersilahkan menuntut ke Mahkamah Agung (MA).

Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan 453 fasilitas kesehatan (faskes) yang akan digunakan sebagai tempat vaksinasi Covid-19.

Baca Juga :  671 Tenaga Kesehatan Semen Padang Hospital Disuntik Vaksin
  • Bagikan