Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho, mendesak TVRI melakukan optimalisasi anggaran serta diversifikasi sumber pendanaan untuk memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Andhika menyoroti penurunan pagu indikatif yang diterima TVRI tahun ini.
Meski demikian, ia mendorong lembaga tersebut memanfaatkan skema pinjaman luar negeri agar tetap mampu menjalankan program strategis, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki fungsi pelayanan masyarakat. TVRI bukan media komersial yang berorientasi keuntungan, melainkan penyedia informasi, pendidikan, budaya, sekaligus perekat persatuan bangsa,” ujar legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Menurut Andhika, negara wajib menjamin pemerataan akses informasi, termasuk bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Oleh karena itu, tambahan anggaran bagi TVRI harus diprioritaskan untuk penguatan infrastruktur penyiaran dan transformasi digital.
Ia menegaskan urgensi modernisasi pemancar dan peningkatan kualitas jaringan di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses siaran digital.
Andhika juga meminta TVRI melakukan digitalisasi proses produksi serta meningkatkan kualitas siaran daerah agar dampaknya dirasakan langsung oleh publik.
Selain isu anggaran, Andhika menyoroti besarnya biaya hak siar Piala Dunia yang mencapai 80 juta dolar AS.
Ia mempertanyakan nilai tersebut karena dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, seperti Thailand yang menghabiskan 40 juta dolar AS dan Malaysia 35 juta dolar AS.
Politisi ini mendesak TVRI memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme perhitungan hak siar tersebut.
Baginya, transparansi krusial untuk mencegah potensi pemborosan anggaran negara serta menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai nantinya ini terkesan seperti ada pemborosan, dan ke depan bisa jadi ada permasalahan terkait hal tersebut. Transparansi harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menuntut peningkatan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TVRI yang saat ini berada di kisaran Rp400 miliar.
Andhika berharap TVRI mampu berinovasi lebih agresif untuk meningkatkan pendapatan operasional tanpa mengesampingkan fungsi utamanya sebagai penyedia layanan publik yang berkualitas.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
