DPRD Kota Solok Setujui Ranperda APBD 2017

SOLOK, KABARSUMBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok tahun anggaran 2017 menjadi produk hukum daerah, pada sidang paripurna awal minggu ini.

Persetujuan ini setelah berbagai pembahasan secara rinci dengan waktu yang cukup panjang.

Sidang tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Solok IrmanYefri Adang dan Afdal Yandi, turut hadir Walikota Solok Zul Elfian.

Serta dihadiri anggota DPRD Kota Solok yakni Yoserizal, Daswippetra, Nasri In, Angry Nursya, Hendra Saputra, Bayu Kharisma, Rusnaldi, Zulkarnain, Dalius, Ramadhani Kirana Putra, Nurnisma, Amrinof Dias, Yosri Martin, Herdiyulis, Deni Nofri, Ilzan Sumarta, dan Jasri, Kepala OPD Pemko Solok, Forkompinda serta pejabat teras lainya.

Sejumlah rekomendasi menjadi catatan penting yang diberikan oleh DPRD Kota Solok kepada Pemko Solok, pada alokasi anggaran pada dua Kecamatan beserta Kelurahan di Kota Solok.

Yakni, terhadap program PKH, bantuan rumah tidak layak huni, KIP, KIS dan Program lainya, yang berhubungan langsung dengan masyarakat, diminta agar kader yang mendata atau yang sudah lama, supaya dievaluasi kinerjanya.

Kemudian disetiap kegiatan yang berupa pembangunan fisik pada kelurahan, OPD terkait harus berkoordinasi dengan Lurah, RT, RW dan masyarakat setempat yang terkena dampak pembangunan. Selanjutnya adalah kurangnya kendaraan Dinas Operasional roda dua ditiap kelurahan, maka dinilai perlu difasilitasi penambahan kendaraan dinas roda dua untuk kelurahan-kelurahan.

Rekomendasi tersebut diberikan lantaran besarnya anggaran yang diberikan, dan silva yang dihasilkan mendapatkan perhatian penuh dewan, selain itu juga laporan dan pengaduan masyarakat, karena Kecamatan berserta kelurahan merupakan perangkat daerah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga harus lebih dioptimalkan lagi pemanfaatan anggaran, kinerja dan pelayanan.

Dimana pada tahun 2017, di Kecamatan Tanjung Harapan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.11.093.406.965, dan hanya termanfaatkan Rp.9.166.666.129, dengan sisa anggaran sebanyak 1.926.740.839, dengan persentase 82.63 %. Sementara Kecamatan Lubuk Sikarah, diperuntukan anggaran sebesar Rp.10.698.434.950, dengan realisasi anggaran sebesar 9.924.830.660, dengan sisa anggaran Rp.773.604.290 dengan persentase 92,76 %.

Sementara itu, Ketua DPRD kota Solok Yutris Can mengatakan, ini merupakan proses report pelaksanaan tugas atau laporan pencapaian kinerja pemerintah, yang dinilai dari realisasi target anggaran selama satu tahun.

Dengan demikian semua pihak berperan menganalisis kinerja pemerintah sepanjang tahun 2017, demi mendorong tumbuhnya semangat objektivitas dan kemitraan yang harmonis antara Pemko dan DPRD, melalui pembahasan dan pendalaman paparan materi bersama komisi-komisi dan mitra kerja Pemko Solok, dengan harapan kinerja dimasa yang akan datang semakin disempurnakan.

“Tentunya ini sangat penting, lembaga DPRD pastinya melakukan pengawasan dalam kinerja Pemerintah Daerah, sehingga tercipta perbaikan dan penyempurnaan, menjadi lebih ekonomis, efektif dan efisien, serta patuh terharap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini agar nantinya, dapat menjadi bahan koreksi, evaluasi bagi pihak eksekutif dalam manajemen keuangan daerah, dan menjadi lebih baik, dengan laporan yang transparan dan akuntabel, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,”katanya.

Kemudian, Afdal Yandi, Wakil Ketua DPRD Kota Solok mengatakan pandangan dan pendapat legislatif merupakan gambaran yang dapat bermanfaat secara signifikan terhadap Kota Solok, yang merupakan kontribusi dewan baik pemikiran, usul, saran, dari sejumlah pembahasan bersama mitra kerja.

Sebagai produk hukum, juga merupakan sebuah acuan strategis dalam menciptakan harmonisasi pemerintahan ditengah masyarakat.

[Fernandez]

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...