Payakumbuh – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Payakumbuh Yendri Bodra Dt. Parmato Alam menegaskan dirinya tidak pernah menahan-nahan SK Ketua DPRD Kota Payakumbuh definitif periode 2024-2029. Informasi yang beredar terkait dirinya dianggap sebagai dalang sehingga belum adanya Ketua DPRD dari Partai Golkar dinilai sangat tendensius dan tidak berdasar.
“Kita luruskan untuk menghindari agar tidak terjadi fitnah, maka wajib kita klarifikasi sehingga ukhuwah kita tetap terus terjaga dan publik mendapatkan informasi yang jelas. Jadi tidak benar saya sebagai Ketua DPD Golkar Kota Payakumbuh, menahan SK untuk Ketua DPRD Kota Payakumbuh, defenitif,” sebut YB.Dt.Parmato Alam, di kantor DPD Partai Golkar saat rapat dengan fraksi, Selasa (15/10/2024).
YB. Dt. Parmato Alam, menyebut bahwa sebagai kader Partai Golkar dirinya taat dan patuh terhadap keputusan partai. Karena jalurnya, DPP Partai Golkar menyerahkan SK rekomendasi kepada DPD Golkar Sumbar, dan orang yang mendapat rekomendasi dari DPP langsung yang menerima dari DPD Partai Golkar Sumbar.
Kemudian disampaikan YB. Dt. Parmato Alam setelah rekomendasi diperoleh, maka tugas DPD Golkar Payakumbuh hanya membuat surat pengantar kepada Sekwan DPRD Kota Payakumbuh untuk dilakukan proses pelantikan sebagai Ketua DPRD defenitif untuk periode 2024-2029.
“Jadi kalau SK sudah ada maka yang direkomendasikan yang menerima, DPD Golkar Payakumbuh hanya membuat surat pengantar saja kepada sekwan. Jadi kalau ada yang menyebut saya menahan SK, sekali lagi saya katakan itu tidak benar,” ungkap Calon Wali Kota Payakumbuh itu ramah kepada awak media.
Hal senada juga disampaikan Wirman Putra, yang menyebut bahwa yang menerbitkan SK adalah DPP Partai Golkar dan disampaikan kepada DPD Partai Golkar Sumbar. “Kami sudah dipanggil oleh DPD Partai Golkar Sumbar di Solok beberapa waktu lalu dan membuat surat dari Fraksi kemudian diantarkan ke-DPP Golkar yang diterima oleh Zulfikar Arsis Sadikin,” sebutnya.
Dia juga memastikan bahwa fisiknya SK penunjukan Ketua DPRD Kota Payakumbuh defenitif periode 2024-2029 dari partai Golkar, belum ada. “Saya pastikan fisik SK itu belum saya lihat dan tidak benar Ketua DPD Partai Golkar Payakumbuh menahan, itu tidak benar. Jadi saya lihat ada upaya mengadu domba kami dengan Ketua DPD Partai Golkar, kami sebagai kader Golkar taat dan patuh dengan aturan partai,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar di DPRD Kota Payakumbuh, Dahler, membenarkan belum ada melihat fisik SK penunjukan Ketua DPRD Kota Payakumbuh defenitif dari DPP Partai Golkar.
“Sampai saat ini SK itu belum terlihat, memang tidak ada, kalau ada kami ingin cepat dilantik. Ini penggiringan opini yang tanpa konfirmasi, dan kami DPD Partai Golkar Payakumbuh, solid,” ungkapnya.
Tampak hadir pada sore hari itu, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Payakumbuh, Dahler, Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Nasmo, Anggota Fraksi Partai Golkar, Wirman Putra, dan Wirianto, serta sejumlah pengurus DPD dan kader Golkar Kota Payakumbuh. (Ikhlasul Ihsan)
