Bukittinggi – Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Syawal dan Sekretaris, Rafdinal bersama Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia memimpin rapat pembahasan LKPJ, di Istana Bung Hatta Bukittinggi, pada Kamis, 10 Maret 2022.
Dilansir dari arunala.com, hampir seluruh Anggota Komisi I DPRD Sumbar hadiri rapat yang menghadirkan seluruh OPD mitra Komisi I DPRD Sumbar.
“Komisi Informasi (KI) Sumbar hadir penuhi undangan rapat pembahasan LKPJ Kepala Daerah”, ujar Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska yang didampingi oleh Wakil Ketua, Arif Yumardi, serta Komisioner membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Adrian Tuswandi.
Pada pembahasan LKPJ dengan wakil rakyat di Komisi I DPRD Sumbar tersebut, Devi Kurnia juga menjelaskan soal LKPJ, LPPD dan RKPJ.
“LKPJ itu hasilnya rekomendasi, dan semua bahan terkait LKPJ sudah kami siapkan dalam bentuk buku”, ungkap Devi.
Berbeda halnya dengan LPPD, jika LKPJ dibahas dan direkomendasikan DPRD, maka LPPD dinilai berdasarkan indikator.
“Sedangkan LPPD (Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah) itu berisi penilaian dan indikator dilakukan Presiden melalui Mendagri. Hasilnya adalah peringkat untuk 34 provinsi”, tutur Devi.
Sedangkan RKPD (Ringkasan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah) itu untuk disampaikan ke masyarakat,” jelas Devi.
Sementara Nofal Wiska mengatakan bahwa kinerja KI Sumbar pada tahun 2021 lalu mampu merealisasikan anggaran lebih dari 94 persen. Disertai beban kerja lebih banyak kepada penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Sedangkan Anggota Komisi I Desrio yang juga Ketua Pansus LKPJ mengatakan bahwa hasil kerja mitra Komisi I sudah menunjukkan kinerja maksimal terutama dalam merealisasikan anggaran.
“Kita Komisi I baru dilewakan pada Senin kemarin dan semuanya tidak ada yang inkumben. Tapi dari memori kerja Komisi I kita apresiasi kinerja OPD sebagai mitra di 2021 lalu,” ungkap Desrio.
Wakil Ketua Komisi I, Rafdinal mengatakan walaupun baru, tapi komposisi Komisi I saat ini tidak asing lagi dalam melakukan tugas dan fungsi kedewanan.
“Tapi kita juga berharap agar setiap OPD menyampaikan tugas dan fungsi ke Komisi I sehingga kemitraan harmonis. Juga Komisi I bisa fokus melakukan fungsi kontrol yang dimiliki Komisi I,” ujar Rafdinal.
