Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berupaya mengakselerasi pembangunan daerah melalui optimalisasi aset dan inovasi pembiayaan alternatif.
Strategi ini menjadi langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fiskal yang dinamis.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan langkah tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (22/6/2026).
Ia merespons pandangan fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 serta perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah.
Mahyeldi menegaskan pengelolaan aset daerah kini menjadi prioritas utama.
Selama ini, pemanfaatan aset dinilai belum optimal, padahal sektor ini memiliki potensi ekonomi besar untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Berbagai masukan terkait pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset akan kami tindak lanjuti secara serius. Aset pemerintah harus dikelola dengan lebih tertib dan produktif agar memberikan manfaat ekonomi yang nyata,” ujar Mahyeldi.
Sebagai solusi atas keterbatasan fiskal, Pemprov Sumbar mulai menyiapkan skema creative financing.
Instrumen seperti sukuk dan obligasi daerah disiapkan untuk membiayai proyek strategis tanpa membebani masyarakat.
Sumbar kini menjadi salah satu daerah pionir dalam implementasi sukuk. Bahkan, kesiapan tersebut menarik perhatian Islamic Development Bank (IsDB) yang mengundang Pemprov Sumbar untuk mempelajari praktik pembiayaan kreatif di Jepang.
“Kita harus mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan meski APBD memiliki keterbatasan. Sukuk menjadi salah satu instrumen kunci agar roda pembangunan tidak terhenti,” jelas Gubernur.
Selain itu, Mahyeldi menyoroti besarnya potensi remitansi perantau Minangkabau yang mencapai lebih dari Rp20 triliun per tahun.
Ia menilai dana tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah jika dikelola melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat nagari.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga mengapresiasi dukungan legislatif dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Ia berkomitmen menjadikan masukan DPRD sebagai bahan evaluasi penting dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
