Padang — Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2025 dimanfaatkan oleh Rahmat Saleh untuk mengangkat kembali persoalan mendasar dalam dunia pendidikan Sumatera Barat.
Tokoh muda ini menyoroti ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, terutama di wilayah pinggiran dan pelosok provinsi.
Dalam keterangannya di Padang, Jumat (2/5), Rahmat menilai Hardiknas seharusnya tak berhenti sebagai ajang seremoni belaka.
Ia mendorong agar momen ini dijadikan refleksi menyeluruh atas kebijakan pendidikan yang berlaku saat ini.
“Hari ini adalah saatnya kita bercermin. Kenyataannya, pendidikan di Sumbar belum merata, belum adil. Masih banyak wilayah tertinggal dalam hal akses dan kualitas layanan pendidikan,” ujarnya.
Rahmat menggarisbawahi kesenjangan yang nyata antara daerah perkotaan dan perdesaan.
Menurutnya, infrastruktur pendidikan yang minim, lemahnya jaringan internet, hingga kurangnya tenaga pendidik menjadi tantangan berat bagi anak-anak di wilayah terluar Sumatera Barat.
“Di era serba digital seperti sekarang, masih ada siswa yang tak punya akses internet stabil, tanpa perpustakaan, laboratorium, atau bahkan guru yang memadai. Ini adalah PR besar yang harus diselesaikan bersama,” kata dia.
Melalui program inisiatifnya, SumbarCerdas, yang telah dirintis sejak masih menjadi anggota DPRD Sumbar,
Rahmat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan pendidikan. Ia percaya bahwa hanya dengan pendidikan yang berkualitas dan merata, anak muda Sumbar bisa tampil sebagai kekuatan di level nasional dan global.
“Anak-anak muda di Sumbar itu cerdas, cepat tanggap, dan berbudaya. Sayangnya, tidak semua mendapat akses yang sama untuk berkembang. Pemerataan dan pembinaan harus menjadi fokus,” ujarnya.
Terkait perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan di luar Pulau Jawa, Rahmat menilai pendekatan yang digunakan masih terlalu terpusat.
“Kita butuh pendekatan yang lebih partisipatif dari bawah. Jakarta tidak bisa mengatur segalanya. Masyarakat Sumbar tahu apa yang mereka butuhkan, dan suara mereka harus diperhitungkan dalam perumusan kebijakan nasional,” tegasnya.
Ia juga mendesak kepala daerah di Sumatera Barat untuk menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan.
“Banyak program bagus, tapi mandek di pelaksanaan karena komitmen politik daerah yang lemah. Padahal, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya menentukan masa depan Sumbar dua hingga tiga dekade ke depan,” ucapnya.
Rahmat berharap peringatan Hardiknas tahun ini menjadi titik tolak semangat perubahan.
“Pendidikan bukan hak istimewa, tapi hak dasar. Tugas kita adalah memastikan setiap anak, dari kota hingga pelosok, mendapat kesempatan yang adil untuk belajar dan tumbuh,” pungkasnya.
