Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar memperkuat kerja sama antar daerah (KAD) untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Langkah strategis ini dioptimalkan melalui penerapan prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menekankan pentingnya sinergi tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Aula Eksekutif Kantor Bupati, Senin (3/8/2026).
Pemerintah daerah menargetkan perluasan jaringan kerja sama dari lima daerah pada 2025 menjadi delapan daerah pada 2026.
Fokus utama kolaborasi ini mencakup distribusi komoditas pangan strategis, seperti cabai dan beras, guna memastikan pasokan tetap terjaga.
Ahmad Fadly menginstruksikan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) segera memetakan komoditas yang mengalami surplus maupun defisit di wilayahnya.
Ia meminta OPD terkait aktif menjajaki kabupaten atau kota yang membutuhkan komoditas pangan dari Tanah Datar.
“Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menjadi indikator penilaian TPID Award,” ujar Ahmad Fadly.
Ia menegaskan agar pemetaan dilakukan secara cermat agar tercipta hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara daerah pemasaran dan pemasok.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar, Franky Adhitama, mencatat bahwa sepanjang 2025 pihaknya telah berkolaborasi dengan sejumlah daerah di Sumatera Selatan.
Mitra kerja sama tersebut meliputi Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas.
Cakupan kerja sama fokus pada penguatan ketahanan pangan, pengembangan komoditas tanaman pangan, hingga pembangunan sektor pertanian.
Saat ini, Pemkab Tanah Datar tengah memproses perluasan kerja sama dengan Kota Solok, Kota Pekanbaru, dan sejumlah daerah lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.






