Padang Panjang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang memperketat pengawasan harga dan ketersediaan komoditas pangan sebagai langkah strategis menjaga stabilitas inflasi daerah.
Upaya ini dilakukan merespons arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (15/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Padang Panjang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Alvi Sena, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Mendagri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok demi menjaga daya beli masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) Padang Panjang pada minggu kedua Juni 2026 berada di angka minus 0,32 persen.
Meskipun sedikit meningkat dari pekan sebelumnya yang menyentuh minus 0,34 persen, capaian ini masih terkategori dalam fluktuasi rendah.
Alvi Sena menjelaskan bahwa dinamika harga di lapangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pasokan hingga kondisi makroekonomi.
Menurutnya, terdapat tiga komoditas yang mengalami kenaikan harga, yakni bawang putih, kacang tanah, dan terong akibat berkurangnya pasokan dari daerah penghasil.
Khusus komoditas bawang putih, kenaikan harga dipicu oleh ketergantungan pada impor serta pelemahan nilai tukar rupiah yang memengaruhi rantai distribusi.
Sebaliknya, delapan komoditas lainnya justru mencatatkan penurunan harga, termasuk daging ayam broiler, telur, serta berbagai jenis cabai.
Penurunan harga cabai terjadi seiring masuknya masa panen di sentra produksi. Sementara itu, harga daging ayam broiler melandai akibat melimpahnya pasokan di tingkat peternak dan normalisasi permintaan pasca-Hari Raya Iduladha.
Sebagai catatan, inflasi Kota Padang Panjang pada Mei 2026-yang mengacu pada data inflasi Kota Bukittinggi-tercatat sebesar 3,73 persen secara tahunan (year on year).
Pemko berkomitmen terus memantau pergerakan harga secara intensif guna mencegah gejolak inflasi yang berpotensi merugikan masyarakat.






