KABARSUMBAR – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memastikan efisiensi anggaran tidak menghambat pembangunan infrastruktur. Penyesuaian dilakukan setelah pemotongan transfer dana pusat lebih dari Rp140 miliar.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, mengungkapkan bahwa sektor infrastruktur menjadi prioritas utama. “Kami tetap mengutamakan pembangunan meskipun ada penyesuaian anggaran,” ujarnya di Padang, Rabu.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) terdampak paling besar, terutama pada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk irigasi, jalan, dan jembatan. Selain itu, pemotongan juga memengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk infrastruktur.
Secara keseluruhan, anggaran pembangunan Sumbar mencapai Rp300 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp150 miliar dialokasikan untuk PSDA, sementara Rp150 miliar lainnya digunakan untuk sektor perumahan rakyat dan permukiman.
Efisiensi anggaran juga berdampak pada program ekonomi masyarakat, termasuk dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu strategi pemerintah adalah melibatkan UMKM dalam program makan bergizi gratis yang memiliki transaksi besar.
Gubernur Sumbar telah menerbitkan arahan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Instruksi tersebut mencakup pengurangan akun belanja hingga ribuan item dan pemangkasan perjalanan dinas minimal 50 persen.
Selain itu, biaya operasional seperti alat tulis, listrik, dan air dipangkas 25 hingga 75 persen. “Saat ini, OPD sedang menyesuaikan anggaran, yang rencananya akan dibahas di DPRD pada 19 Maret,” kata Medi.
Pemprov juga mengupayakan penyelesaian tunda bayar kegiatan yang belum terbayar pada 2024, dengan total sekitar Rp21 miliar. Penundaan pembayaran bagi hasil pajak ke kabupaten dan kota untuk Triwulan IV tahun lalu, yang mencapai hampir Rp300 miliar, juga menjadi prioritas setelah perubahan anggaran.
