#BikinAsikdiRumah - Mar 2020
#BikinAsikdiRumah - Mar 2020

Penundaan Menanti Perppu

Penundaan Menanti Perppu

Solok Arosuka – Beredarnya hasil Rapat Dengar Pendapat Bersama (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama KPU RI, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri Senin 30 Maret 2020 makin menguatkan penundaan pelaksanaan pemilihan serentak 2020. Kesimpulan rapat point 1 menyatakan bahwa melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang belum terkendali, maka Komisi II sepakat untuk menyetujui penundaan tahapan yang belum selesai dan tahapan yang belum dapat dilaksanakan.

Perihal tahapan yang belum selesai dan belum dilaksanakan jauh hari KPU RI sudah mengeluarkan Surat Keputusan No 179 untuk menunda 3 tahapan. Diantaranya Pelantikan dan Masa Kerja PPS, Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan, Pembentukan PPDP dan Pemutakhiran Data Pemilih.

Point dua hasil RDP menyatakan pelaksanaan pemilihan lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan antara KPU, Pemerintah dan DPR.

Point ini belum menegaskan kapan penundaan pelaksanaan pemilihan akan di laksanakan. Jika melihat beberapa diskusi lembaga penggiat pemilu dan juga KPU RI dan mempertimbangkan masa perpanjangan darurat pandemi Covid-19 yang di tetapkan oleh BNPB sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Ada 3 opsi yang bisa jadi rujukan masa penundaan pemilihan 2020. Opsi pertama dilakukan penundaan sampai dengan Desember 2020. Opsi kedua penundaan dilakukan selama 6 bulan sampai dengan Maret 2021. Opsi ketiga yang lebih realistis dan mempertimbangkan masa darurat pandemi di cabut pada Mei 2020 akan ada masa recovery (pemulihan) adalah penundaan selama 1 tahun sampai dengan September 2021.

Point ketiga, Komisi II meminta kepada Pemerintah untuk menyiapkan payung hukum terkait dengan penundaan pelaksanaan pemilihan. Mengutip dari cacatan Ferry Daud Liando (Jika Pilkada Ditunda) tanggal 30 Maret 2020, ada tiga mekanisme untuk menetapkan payung hukum penundaan. Pertama adalah dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 10/2016 melalui lembaga legislasi. Tapi cara ini tidak akan mungkin karena revisi UU No 10/2016 tidak masuk pada program legislasi nasional (prolegnas).

Kedua yuditial review ke Makamah Konstitusi, hal ini juga akan terhambat karena pembahasan di Makamah Konstitusi akan memakan waktu yang cukup lama karena masa darurat pandemi Covid-19. Cara ketiga yang juga di rekomendasikan oleh Komisi II DPR adalah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu).

Point keempat dalam hasil kesimpulan rapat RDP adalah Komisi II meminta kepada Kepala Daerah yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020 untuk merelokasi dana pemilihan yang belum terpakai untuk penanganan Covid-19. Untuk merelokasi dana hibah yang telah di berikan oleh pemerintah daerah ke KPU Kab/Kota mesti ada payung hukum (Pemendagri/SK KPU RI) yang mengatur khusus sehingga tidak terjadi lagi konflik politik anggaran antara KPU Kab/Kota dengan pemerintah daerah dalam merealisasikan kebutuhan anggaran penundaan pemilihan pada tahun 2021 nanti.

 

Jons Manedi – Anggota KPU Kabupaten Solok

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...