Limapuluh Kota – Hujan deras, angin kencang, banjir, longsor, hingga kebakaran lahan masih menjadi ancaman berulang di Lima Puluh Kota. Pemerintah daerah kini memperkuat mitigasi dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting penanggulangan bencana.
Dalam catatan kejadian sepanjang 2025 hingga Agustus 2026 menunjukkan pola ancaman yang beragam. Banjir dan longsor melanda sejumlah kecamatan, sementara cuaca ekstrem, pohon tumbang, karhutla, hingga insiden pencarian warga kembali membutuhkan respons cepat.
Pada Agustus 2026 lalu, hujan deras disertai angin kencang merusak rumah warga di Nagari Gurun, Kecamatan Harau, dan Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak. BPBD bersama unsur terkait segera melakukan penanganan.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan bencana tidak cukup berhenti pada evakuasi dan bantuan setelah kejadian. Pemerintah perlu memastikan warga memiliki pengetahuan, sistem peringatan, jalur komunikasi, dan kemampuan bertindak sebelum keadaan memburuk.

Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, menilai karakter wilayah yang kaya sumber daya alam juga menyimpan kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Kampung Siaga Bencana merupakan wadah untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi risiko bencana,” kata Safni.
Pendekatan tersebut mulai diperkuat melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana Sulam Naga di Kecamatan Suliki. Sebanyak 60 orang dari enam nagari dikukuhkan untuk menjalankan fungsi edukasi, mitigasi, dan penanganan awal di lingkungannya.
Bagi pemerintah daerah, keberadaan masyarakat terlatih menjadi penting karena warga merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi ketika bencana terjadi. Kecepatan informasi dari tingkat jorong dan nagari juga menentukan ketepatan respons pemerintah.
Kepala Pelaksana BPBD Lima Puluh Kota Zaimar Hakim mengatakan penguatan informasi dari tingkat paling bawah menjadi salah satu perhatian lembaganya.
“Kita akan ikutkan peran Kepala Jorong melalui Kelompok Siaga Bencana,” ujarnya.
Menurut Zaimar, pelibatan struktur masyarakat tersebut diarahkan untuk memastikan informasi kebencanaan dapat diterima pemerintah secara cepat, tepat, dan akurat. Pola ini menjadi bagian dari penyusunan program BPBD yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Penguatan kapasitas masyarakat juga menyasar kawasan wisata. BPBD memberikan pelatihan pertolongan pertama dan penyelamatan di air kepada pengelola wisata, Linmas, serta warga sekitar Lembah Mangkisi, Kecamatan Lareh Sago Halaban.
Langkah pencegahan berjalan beriringan dengan pemulihan. Setelah bencana hidrometeorologi pada akhir 2025, pemerintah memperpanjang masa transisi darurat menuju pemulihan hingga Desember 2026 untuk memastikan penanganan kerusakan berlangsung berkelanjutan.
Pemulihan juga diarahkan pada penyediaan hunian yang lebih aman. Sebanyak 47 unit Huntap mandiri mulai dibangun bagi warga dengan rumah rusak berat, tersebar di Kecamatan Bukit Barisan, Suliki, dan Gunuang Omeh.
Selain itu, pemerintah memastikan pembangunan 204 unit hunian tetap melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lahan seluas 5,5 hektare telah disiapkan di Koto Tinggi dengan pertimbangan keamanan dan akses fasilitas umum.
Safni menegaskan pemulihan tidak semata-mata berbicara mengenai pembangunan fisik.
“Pembangunan huntap bukan sekadar membangun rumah, tetapi mengembalikan rasa aman, harapan, dan masa depan masyarakat yang terdampak bencana,” katanya.
Upaya tersebut semakin relevan karena dampak bencana sebelumnya cukup luas. Pada akhir November 2025, BPBD mencatat 387 kepala keluarga atau 765 jiwa terdampak langsung, sementara 159 kepala keluarga harus mengungsi.
Bagi Lima Puluh Kota, mitigasi akhirnya bukan sekadar program pemerintah, melainkan kerja bersama yang dimulai dari rumah, jorong, nagari, hingga kabupaten. Dengan kesiapsiagaan yang semakin kuat, risiko dapat ditekan dan keselamatan warga menjadi prioritas. (Ikhlasul Ihsan)






