Padang – Pemerintah pusat harus bertanggung jawab penuh dalam memulihkan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat (Sumbar) karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, pada Rabu (17/12/2025) saat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pupuk Pertanian di Edotel Padang.
Rahmat menjelaskan, pengalaman selama sepuluh tahun di DPRD Sumbar menunjukkan APBD provinsi tak akan mampu menanggung biaya pemulihan yang diperkirakan mencapai Rp13 hingga Rp16 triliun.
“Kalau APBD Sumbar digabung selama dua tahun baru bisa menutup kebutuhan Recovery, dengan catatan tidak ada pembangunan dan dua tahun tidak digaji,” ujarnya.
Kerusakan akibat bencana melanda hampir seluruh sektor infrastruktur di Sumbar.
Rahmat mengungkapkan, peninjauan lapangan menemukan sedikitnya 86 jembatan rusak, ratusan rumah warga terdampak hingga hilang, serta berbagai fasilitas umum tidak berfungsi normal.
“Dampak kerusakan tersebut bukan hanya soal bangunan fisik, namun juga memutus akses ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang rusak menyebabkan distribusi hasil pertanian terganggu dan aktivitas warga di daerah terdampak berjalan tidak optimal,” kata Rahmat.
Untuk itu, Rahmat mendesak Presiden untuk segera mengumumkan skema pemulihan nasional lintas sektor paling lambat awal Januari 2026. K
ejelasan skema ini penting agar pemerintah daerah dapat menyusun prioritas pemulihan secara terarah, termasuk infrastruktur pendukung sektor pertanian.
“Ini bukan semata persoalan anggaran, melainkan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat dapat bangkit dan kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal pascabencana,” pungkasnya.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
