RUPS Tetapkan Empat Direksi Bank Nagari yang Baru

Padang – Empat Direksi Bank Nagari terpilih periode 2020-2024 resmi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Nagari, hari ini, Kamis 13 Agustus 2020.

Keempat nama yang melengkapi jajaran Direksi itu diantaranya, M Irsyad didapuk sebagai Direktur Utama, Sania Putra sebagai Direktur Keuangan, Restu Wirawan sebagai Direktur Kepatuhan, dan terakhir, Gusti Chandra sebagai Direktur Kredit dan Syariah.

Sedangkan, satu posisi, Direktur Operasional telah lebih dulu ditetapkan pada RUPS Februari 2020 lalu, yakni Syafrizal, yang merupakan periode kedua baginya.

Keempat Direksi yang ditetapkan hari ini, merupakan orang-orang dari kalangan internal Bank Nagari, alias berkarir di bank plat tersebut.

M Irysad pada periode sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank Nagari 2016-2020, dan ditetapkan sebagai Pjs Direktur Keuangan merangkap Direktur Kredit dan Syariah, serta Direktur Kepatuhan pada Februari 2020 lalu.

Kemudian, Sania Putra sebelumnya merupakan Pemimpin Divisi Pemasaran Bank Nagari, Restu Wirawan sebelumnya Pemimpin Divisi Kepatuhan Bank Nagari, dan terakhir, Gusti Candra sebelumnya menjabat Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Bank Nagari.

Waktu Panjang Pemilihan Direksi Bank Nagari 

Sebelumnya, pemilihan Direksi Bank Nagari periode 2020-2024 menuai polemik di sejumlah kalangan, terutama datang dari DPRD Sumatera Barat.

Pasalnya, pemilihan yang awalnya dimulai pada November 2019 dinilai melanggar aturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan polemik itu berujung terhadap adanya hak interpelasi yang dilayangkan DPRD Sumbar kepada Gubernur Sumbar, membuat pemilihan Direksi Bank Nagari diulang melalui tim Panitia Seleksi (Pansel).

Namun, setelah adanya 16 nama yang diajukan ke tim Pansel tersebut, masih ada kritikan yang terjadi terhadap Bank Nagari oleh DPRD Sumbar.

Hingga penyampaian hak interpelasi oleh DPRD Sumbar beberapa waktu lalu, pihak DPRD Sumbar juga memberikan rekomendasi agar pemegang saham meninjau ulang hasil tim Pansel tersebut.

Alasannya, karena hasilnya tidak sesuai dengan rencana Bank yang akan berkonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), dimana tidak ada satu orang pun dari para Calon Direksi yang berpengalaman di perbankan Syariah.

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...