Terorisme Musuh Bersama Harus Dihadapi Dengan Cara Luar Biasa

IKUT RATAS | Panglima TNI Hadi Tjahjanto diapit Kapolri Tito Karnavian dan Menkominfo Rudiantara saat mengikuti ratas yang dipimpi Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (22/5/20128). Photo : Presidenri.
IKUT RATAS | Panglima TNI Hadi Tjahjanto diapit Kapolri Tito Karnavian dan Menkominfo Rudiantara saat mengikuti ratas yang dipimpi Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (22/5/20128). Photo : Presidenri.
IKUT RATAS | Panglima TNI Hadi Tjahjanto diapit Kapolri Tito Karnavian dan Menkominfo Rudiantara saat mengikuti ratas yang dipimpi Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (22/5/20128). Photo : Presidenri.
IKUT RATAS | Panglima TNI Hadi Tjahjanto diapit Kapolri Tito Karnavian dan Menkominfo Rudiantara saat mengikuti ratas yang dipimpi Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (22/5/20128). Photo : Presidenri.

JAKARTA, KABARSUMBAR-Terkait terorisme yang menjalar dan menjadi musuh negara-negara di dunia. Usai rapat terbatas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, terorisme bukan hanya musuh TNI dan polisi saja tetapi musuh bersama karena korbannya rakyat sehingga harus ada sinkronisasi komponen bangsa.

“Kita lihat teroris hidup di kalangan masyarakat, sumbernya masyarakat, kalau kita lihat kondisi seperti itu tentu yang dihadapi kita bersama terorisme musuh bersama,” ujar Wiranto dalam keterangannya kepada jurnalis.

Wawancara terpisah, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, bahwa dari kepolisian sendiri dia berharap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat segera dilaksanakan.

“Dengan Undang-Undang baru bisa komprehensif dengan melibatkan banyak pihak tapi tetap menghargai nilai-nilai demokrasi dan HAM. Jadi penanganan pencegahan yang melibatkan banyak pihak,” tutur Kapolri Tito.

Menurutnya, aksi terorisme adalah puncak gunung es. Sementara akar gunung es meliputi permasalahan komprehensif ekonomi, ideologi, keadilan, dan ketidakpuasan. “Ini yang perlu ditangani, ada prosesnya untuk menuju aksi terorsime. Di Surabaya prosesnya cukup panjang. Dengan rapat tadi Presiden beri arahan baik hard power penegakan hukum, melibatkan stakeholder terkait BIN, TNI, BNPT, dan langkah-langkah komprehensif pencegahan dan pascaperistiwa terutama untuk ubah mindset ideologi terorisme,” sambungnya.

Polri juga mengajukan agar dibangun rutan dengan penjagaan maksimum. Ada masa penangkapan, penyidikan, penuntutan, persidangan di mana tersangka atau terdakwa ditempatkan di tempat khusus yang tidak sama dengan rutan Salemba dan Cipinang, pungkas Tito.

[Tim]