EkonomiKabupaten Pesisir Selatan

Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan, KKP Tambah Kuota Kampung Nelayan untuk Pesisir Selatan

58
×

Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan, KKP Tambah Kuota Kampung Nelayan untuk Pesisir Selatan

Sebarkan artikel ini

Pesisir Selatan – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berhasil memperoleh tambahan kuota Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2026 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada 2-3 Juli 2026.

Penambahan tersebut meningkatkan jumlah titik lokasi program di Pesisir Selatan dari tiga menjadi lima wilayah.

Delegasi daerah dalam pertemuan tersebut diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hadi Susilo, serta Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, Andi Syafinal.

Penetapan lokasi tambahan dilakukan melalui sesi Desk Usulan Kampung Nelayan Merah Putih.

Lima nagari yang terpilih meliputi Nagari Sungai Pinang dan Nagari Ampang Pulai di Kecamatan Koto XI Tarusan.

Lokasi lainnya mencakup Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie di Kecamatan Batang Kapas, Nagari Pulau Rajo Inderapura di Kecamatan Airpura, serta Nagari Air Haji Barat di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Program KNMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan sarana perikanan, penguatan kelembagaan nelayan, dan peningkatan produktivitas usaha.

Inisiatif ini sekaligus menjadi instrumen pemerintah dalam mendukung target swasembada pangan nasional.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menyambut positif dukungan KKP terhadap pengembangan kawasan pesisir di wilayahnya.

“Penambahan kuota ini merupakan peluang besar untuk mempercepat pembangunan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” ujar Hendrajoni.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan program agar berjalan optimal dan tepat sasaran.

Pemkab Pesisir Selatan berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan terkait.

Langkah ini dilakukan guna menjamin keberlanjutan program yang transparan sekaligus mendongkrak daya saing sektor perikanan daerah.

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.