Solok Kota – Wali Kota Solok menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solok yang digelar di Premier Hotel, Minggu (7/9/2025).
Musda ini menjadi agenda penting bagi PKS dalam menetapkan arah kebijakan serta kepengurusan partai untuk periode mendatang.
Dalam sambutannya, Wali Kota Solok memberikan apresiasi kepada PKS atas terselenggaranya Musda dan berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antara partai politik dengan Pemerintah Kota Solok.
“Pemerintah Kota Solok senantiasa membuka ruang kerja sama dengan semua elemen, termasuk partai politik. Semoga melalui Musda VI ini, PKS semakin solid dan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kota Solok,” ujar Wali Kota.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli, SE, MM pimpinan partai politik lainnya, tokoh masyarakat, serta jajaran pengurus PKS Provinsi Sumatera Barat dan jajaran pengurus PKS Kota Solok.
Kehadiran para pimpinan partai dan pejabat daerah menunjukkan semangat kebersamaan untuk membangun Kota Solok yang lebih baik dan sejahtera.
Musda VI PKS Kota Solok diharapkan dapat melahirkan keputusan strategis serta kepengurusan baru yang mampu membawa PKS semakin berperan aktif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan kota.
Bupati Tanah Datar Eka Putra mengharapkan sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah melalui dukungan anggaran di luar APBD yang terbatas.
Pemerintah resmi menurunkan suku bunga kredit PNM Mekaar bagi perempuan prasejahtera menjadi 8 persen per tahun guna memperluas akses permodalan usaha ultra mikro.
Pemkab Tanah Datar kerahkan ASN laksanakan gotong royong massal, tingkatkan kebersihan kantor, optimalisasi informasi media sosial, dan percepatan realisasi APBD triwulan IV 2026.
Pemerintah Kota Padang bersama Perumda PSM menindaklanjuti keluhan penumpang terkait pelayanan awak bus Trans Padang dengan memanggil pihak terkait dan menyiapkan sanksi tegas.
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa kecerdasan buatan tidak akan menggantikan peran Pengantar Kerja. Teknologi AI justru dihadirkan untuk memperkuat efisiensi dan jangkauan layanan penempatan tenaga kerja.