Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor yang menyebabkan kerusakan infrastruktur senilai Rp80,4 miliar.
Pemko kini menyiapkan langkah transisi seiring membaiknya kondisi di sejumlah titik terdampak.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyatakan penanganan darurat dilakukan cepat dan terkoordinasi sejak awal kejadian.
Prioritas utama adalah keselamatan warga dan pembukaan akses yang sempat terputus.
“Pemko bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan instansi terkait mengutamakan keselamatan warga,” ujar Hendri, Selasa (9/12/2025).
Kerusakan parah terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Jembatan Kembar, Koto Katik, dan Koto Panjang. Longsor dan curah hujan tinggi merusak badan jalan, permukiman, dan akses penghubung.
Tim gabungan telah bekerja sejak hari pertama untuk evakuasi, pencarian korban hilang, penyediaan makanan, pembersihan material longsor, dan pendataan kerusakan. Bantuan terus mengalir ke posko.
Penyediaan hunian aman menjadi prioritas. Warga terdampak ditempatkan di Rusunawa dan disiapkan hunian kontrakan lengkap dengan kebutuhan dasar.
Masa tanggap darurat diperpanjang hingga 10 Desember untuk menuntaskan pekerjaan prioritas dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi.
Pemko juga menyiapkan relokasi dan penyediaan hunian permanen, berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Staf Khusus Kementerian PKP.
Wali Kota bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade telah menyampaikan kebutuhan percepatan perbaikan titik vital kepada Menteri PUPR, khususnya Jembatan Kembar dan ruas jalan terdampak.
Kerusakan meliputi fasilitas umum, jalan, jembatan, irigasi, rumah ibadah, serta daerah aliran sungai. Kerusakan rumah warga meliputi 41 unit rusak berat, 16 unit rusak sedang, dan 196 unit rusak ringan dengan total kerugian Rp5,3 miliar.
Sektor pertanian mengalami kerugian Rp631 juta dengan luasan lahan terdampak 16,17 hektare di sembilan kelurahan. Sektor pendidikan mencatat 14 sekolah terdampak dengan kerugian ditaksir Rp2,3 miliar.





