Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengusulkan pembangunan 552 unit Hunian Sementara (Huntara) kepada Pemerintah Pusat untuk menampung warga yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pengungsi yang saat ini masih berada di pengungsian.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyatakan bahwa usulan ini telah dikoordinasikan dengan wali nagari dan Pemerintah Pusat.
Huntara akan dibangun di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, dan X Koto.
“Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para pengungsi, kita telah berkoordinasi dengan Wali Nagari dan Pemerintah Pusat yang akan membangun Huntara di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan dan X Koto,” kata Bupati Eka Putra.
Data yang dikirimkan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat mencakup kebutuhan Huntara untuk 552 Kepala Keluarga (KK), dengan rincian 89 KK di Kecamatan Batipuh, 379 KK di Batipuh Selatan, dan 84 KK di X Koto. Pembangunan Huntara ini direncanakan akan dikerjakan oleh TNI dalam waktu 9 hari.
Selain fokus pada penyediaan hunian, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga berupaya memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak.
Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat dilakukan untuk menormalisasi lahan pertanian seluas 389 hektar dan ladang seluas 91 hektar yang rusak akibat bencana.
Presiden Prabowo Subianto juga telah mengumumkan alokasi dana sebesar 4 miliar rupiah untuk kabupaten/kota terdampak, yang salah satunya akan digunakan untuk pemulihan sektor pertanian.
Bupati Eka Putra juga mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk segera direlokasi ke tempat yang lebih aman.
Pemerintah Daerah telah menyediakan Hunian Tetap (Huntap) di Rambatan bagi warga yang bersedia direlokasi, dan akan terus berupaya mengusulkan penambahan unit Huntap kepada Pemerintah Pusat.
Eka Putra menyampaikan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, daerah tetangga, perantau, relawan, TNI, Polri, serta unsur pemerintah nagari, kecamatan, dan OPD yang telah bekerja keras dalam penanganan bencana.






