Padang – Penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir menuntut kecepatan sekaligus ketepatan langkah dari seluruh jajaran pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menegaskan akurasi data menjadi kunci utama agar penanganan pascabencana berjalan adil, terukur, dan tepat sasaran.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera menyelesaikan pendataan, verifikasi, dan validasi kerusakan serta kerugian akibat banjir dan longsor secara cermat dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kesalahan atau keterlambatan data berpotensi merugikan masyarakat terdampak.
“Jangan ada warga yang terlewat, jangan ada kerusakan dan kerugian yang tidak tercatat. Data yang baik adalah bentuk pelayanan kita kepada rakyat,” tegas Vasko di Padang, Senin (15/12/2025).
Seluruh data yang telah divalidasi diminta segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dihimpun secara terpadu.
Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan Jitu Pasna (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
Jitu Pasna berfungsi sebagai kajian teknokratis untuk menghitung secara sistematis besaran kerusakan fisik, kerugian ekonomi, serta kebutuhan pemulihan wilayah terdampak.
Hasil kajian ini kemudian menjadi fondasi penyusunan Dokumen R3P yang memuat arah kebijakan, strategi, program, serta pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari berbagai sumber anggaran, baik APBN, APBD, maupun sumber sah lainnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menekankan di atas seluruh proses teknis dan administratif, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama.
Dia menyebut bencana hidrometeorologi yang terjadi tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga kegelisahan mendalam di tengah masyarakat.
Curah hujan tinggi yang berlangsung lama telah memicu banjir dan longsor, sekaligus melemahkan kestabilan lereng di berbagai wilayah.
Ancaman ini kerap tidak kasat mata, namun dapat berubah menjadi bencana besar dalam waktu singkat.
Mahyeldi mengaku merasakan langsung kecemasan tersebut dari masyarakat.
Ia mendengar kekhawatiran para orang tua yang terbangun setiap malam saat hujan turun, serta kegelisahan warga yang tinggal di lereng perbukitan dan di sekitar Daerah Aliran Sungai.
“Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab utama pemerintah. Kita tidak boleh hanya hadir setelah bencana terjadi, tetapi harus datang lebih awal untuk melindungi warga,” ujarnya.
Atas dasar itu, Gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat segera melakukan langkah mitigasi yang terencana, sistematis, dan berbasis keilmuan.
Kepala daerah diminta menugaskan tim teknis serta melibatkan ahli geologi, geoteknik, dan kebencanaan untuk memeriksa kondisi kestabilan lereng dan DAS, khususnya di sekitar permukiman.
Ia menegaskan keterlambatan membaca tanda-tanda alam tidak boleh kembali berujung pada korban jiwa.
Jika hasil kajian menunjukkan adanya ancaman serius, opsi relokasi harus dipertimbangkan secara bijak dan manusiawi.
“Lebih baik kita memindahkan lokasi rumah hari ini, daripada kehilangan nyawa di kemudian hari,” tegasnya.
Mahyeldi menambahkan, relokasi harus dilakukan melalui dialog dan empati, dengan memastikan warga memperoleh hunian yang layak, aman, serta memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan mata pencaharian.
Mahyeldi mengingatkan menjaga keselamatan jiwa masyarakat merupakan amanah besar, tidak hanya kepada masyarakat hari ini, tetapi juga kepada generasi mendatang.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
