Nasional

Pemerintah Pacu Pemulihan Bencana, Huntara Huntap Jadi Prioritas Utama

433
×

Pemerintah Pacu Pemulihan Bencana, Huntara Huntap Jadi Prioritas Utama

Sebarkan artikel ini
pemko-padang-terima-material-untuk-huntara-simpang-haru
Pemko Padang Terima Material untuk Huntara Simpang Haru

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Upaya ini dikebut meski memasuki periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menko PMK Pratikno memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan pemulihan tetap dilaksanakan tanpa libur.

“Saya bersama Kepala BNPB dan jajaran juga pemerintah daerah untuk bersama-sama memulihkan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Pratikno dari Aceh, Kamis (25/12).

Sebanyak 13 kabupaten/kota telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Rinciannya, Aceh (4), Sumatra Utara (5), dan Sumatra Barat (4).

Namun, 11 kabupaten di Aceh akan memperpanjang fase tanggap darurat.

“Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal,” kata Pratikno.

Pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Di Aceh, Pidie Jaya sudah memasuki tahap pembangunan huntara. Enam kabupaten lain masih mematangkan lahan.

Sementara itu, Aceh Timur dan Nagan Raya masih mengidentifikasi lahan. Pengerjaan huntara dan huntap dilakukan bersama pemerintah daerah, pusat, TNI, Polri, dan BNPB.

“Persiapan dan percepatan untuk huntara ini terus dilakukan, memang salah satu tantangan dalam proses ini adalah penyiapan lahan,” terang Pratikno.

Persiapan pembangunan hunian tetap juga dilakukan untuk warga yang permukimannya harus direlokasi.

Di Sumatra Utara, empat kabupaten/kota sudah dalam proses pembangunan huntara dan huntap. Di Sumatra Barat, lima kabupaten sedang berproses membangun huntara.

Selain itu, 72 dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak sudah berfungsi. Sembilan ruas lainnya masih dalam penanganan.

Sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Pemerintah menargetkan sekolah yang terdampak dapat beroperasi pada pekan pertama Januari 2026.

“Arahan bapak Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan juga pada pemerintah daerah sangat jelas dan sangat tegas agar semua terus bekerja tanpa henti,” pungkasnya.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan untuk mengurangi intensitas curah hujan.

Pemerintah mengapresiasi seluruh elemen bangsa yang bergotong-royong dalam upaya pemulihan pascabencana.

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.