Agam – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam mengakhiri status tanggap darurat bencana alam.
Keputusan ini berlaku efektif setelah evaluasi menyeluruh terhadap penanganan banjir bandang dan tanah longsor.
Masa transisi menuju pemulihan ditetapkan selama enam bulan ke depan.
Bupati Agam, Benni Warlis, menyampaikan hal ini dalam rapat evaluasi di Aula Kantor Bupati Agam.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, dan unsur Forkopimda.
Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmat Lasmono, melaporkan data terbaru terkait dampak bencana.
Total korban meninggal dunia mencapai 165 orang, tersebar di beberapa kecamatan seperti Malalak, Matur, Tanjung Raya, Palupuah, Palembayan, dan Ampek Nagari.
Sebanyak 37 orang masih dinyatakan hilang, dan 23 korban meninggal belum teridentifikasi.
Jumlah pengungsi mencapai 3.246 jiwa, yang saat ini menempati masjid, musala, dan rumah keluarga. Tiga korban masih menjalani perawatan di RSUD setempat.
Kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai lebih dari Rp6,5 triliun. Sebanyak 1.729 rumah rusak berat dan hanyut, dan 14 rumah lainnya terancam longsor.
Sektor pertanian juga mengalami kerugian signifikan, mencapai lebih dari Rp123 miliar.
Pemerintah Kabupaten Agam berencana membangun hunian sementara (huntara) di lima kecamatan terdampak. Lokasi huntara telah ditentukan di beberapa titik strategis.
BPBD Agam membutuhkan 63 ekskavator untuk normalisasi sungai dan pembersihan material banjir bandang. Alat berat akan difokuskan di wilayah terdampak parah.
Total donasi yang diterima mencapai lebih dari Rp2,736 miliar. Realisasi belanja mencapai lebih dari Rp800 juta untuk kebutuhan pokok masyarakat terdampak.
Dana donasi sebesar Rp1,877 miliar disepakati untuk dikelola bersama BAZNAS.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
