Padang – Pemerintah Kota Padang mempercepat validasi data kerusakan pascabencana hidrometeorologi setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Selasa (6/1/2026).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengikuti rakor secara daring dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Fokus utama rakor adalah mempercepat dan mengakurasikan pendataan kerusakan sebagai dasar penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan darurat, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” tegas Tito Karnavian.
Dia juga meminta pemerintah daerah terdampak bencana aktif berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian teknis untuk memastikan data yang disampaikan sesuai kondisi riil di lapangan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan komitmen Pemko Padang untuk mempercepat validasi data kerusakan di wilayah terdampak banjir bandang.
“Kita mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus memperkuat langkah mitigasi bencana menekan risiko kejadian serupa di masa mendatang,” ujarnya.
Fadly Amran memaparkan, banjir dan longsor pada akhir November 2025 berdampak pada 67.563 warga di lima kecamatan.
Bencana ini mengakibatkan kerusakan pada 5.523 rumah (546 rusak berat, 2.174 rusak sedang, 2.949 rusak ringan), 13 jembatan, 74.327 meter jalan, 22 bendungan, 56 unit irigasi pertanian, 11 unit intake SPAM Pamsimas, 8 lokasi intake SPAM Perumda AM, serta berbagai fasilitas publik lainnya. Total kerugian mencapai Rp2,97 triliun.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
