pADANG –
Kota Padang kini menjadi daerah percontohan nasional percepatan transformasi digital penyaluran Bantuan Sosial. Program ini bertujuan meningkatkan akurasi data serta memastikan bantuan tepat sasaran secara transparan.
Selain itu, pemerintah mendorong sistem yang akuntabel agar penyaluran bansos lebih efisien. Upaya ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam kunjungan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kota Padang. Kegiatan ini digelar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).
Pertemuan itu menghadirkan tim lintas kementerian dari berbagai instansi pemerintah pusat. Di antaranya Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenpan-RB, Kementerian Kominfo, hingga Bank Indonesia.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan pentingnya digitalisasi dalam sistem bansos. Ia menyebut transformasi ini tidak sekadar mengubah proses manual menjadi otomatis.
“Kita pahami bersama banyak berita mengenai bansos yang tidak tepat sasaran. Dengan digitalisasi ini, prosesnya akan lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Kota Padang menjadi prioritas karena memiliki komitmen luar biasa dan kesiapan data yang sangat baik,” ujar Teguh Setyabudi.
Selanjutnya, Teguh menjelaskan penggunaan Identitas Kependudukan Digital menjadi kunci utama verifikasi penerima. Sistem ini akan membantu memastikan data penerima lebih valid dan terintegrasi.
Saat ini, Kota Padang mencatat aktivasi IKD tertinggi di Sumatera Barat. Capaian tersebut telah melampaui 34 persen dari total penduduk.
Selain itu, perekaman KTP elektronik di daerah ini sudah mencapai 99,16 persen. Angka ini menunjukkan kesiapan infrastruktur data kependudukan yang cukup baik.
Menanggapi hal tersebut, Wawako Padang Maigus Nasir mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat. Ia menilai digitalisasi menjadi solusi atas persoalan data kemiskinan.
“Selama ini kita menghadapi persoalan ‘miskin administratif’ dan ‘miskin faktual’. Ada yang tercatat miskin secara dokumen tapi fakta di lapangan tidak, begitu juga sebaliknya. Melalui program ini, kita ingin semuanya clear. Tidak ada lagi salah sasaran,” tegas Maigus Nasir.
Sementara itu, Pemko Padang telah menyiapkan berbagai langkah percepatan implementasi program. Salah satunya melalui penyediaan agen pendamping di lapangan.
Pemerintah menyiapkan sebanyak 1.700 agen untuk mendukung proses digitalisasi bansos. Agen tersebut akan membantu memastikan pelaksanaan berjalan efektif.
“Target kita, Insya Allah pada Oktober 2026 program ini sudah bisa diluncurkan (launching). Siang ini, 1.700 agen tersebut langsung diberikan sosialisasi dan pembekalan agar implementasi di tingkat bawah berjalan lancar,” tambah Wawako Maigus Nasir.
Dengan demikian, Kota Padang diharapkan menjadi pelopor digitalisasi bansos di Pulau Sumatera. Program ini sekaligus mendorong sistem perlindungan sosial berbasis data akurat.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
