Padang – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan perbaikan ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang dan Jembatan Anduriang di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun depan.
Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, usai rapat kerja dengan instansi teknis terkait penanganan infrastruktur pascabencana.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menurut Doni, kedua proyek tersebut telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan kini dalam tahap perencanaan teknis.
Ia berharap proses administrasi dan penganggaran dapat dipercepat agar pengerjaan fisik segera dimulai.
“Khusus ruas jalan Pasar Baru-Alahan Panjang itu ditangani oleh pusat, termasuk Jembatan Anduriang di Padang Pariaman,” ujar Doni di Padang, Rabu (13/5/2026).
Pihak balai teknis telah memaparkan progres penanganan dalam rapat. Saat ini, proyek masih dalam tahap perencanaan awal sebelum masuk proses eksekusi.
“Dari pihak balai tadi disampaikan masih tahap perencanaan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dieksekusi,” katanya.
Doni menilai percepatan rehabilitasi infrastruktur pascabencana membutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Seluruh instansi teknis diminta bergerak cepat menyiapkan kebutuhan administrasi dan dokumen pendukung agar proyek tidak tertunda.
Sebagian besar proyek penanganan infrastruktur di Sumbar menggunakan dukungan anggaran pemerintah pusat.
Namun, pemerintah daerah memegang peran penting dalam menyiapkan kelengkapan administrasi dan dokumen teknis.
Kesiapan Detail Engineering Design (DED) menjadi salah satu kunci agar pengalokasian anggaran pusat tidak terhambat.
“Kalau DED sudah siap, nanti pemerintah pusat tinggal mengalokasikan anggaran pengerjaannya,” jelas Doni.
Selain jalan dan jembatan, rehabilitasi pascabencana di Sumbar juga mencakup normalisasi sungai, perbaikan irigasi, hingga pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana.
“Kita ingin koordinasi ini lebih optimal supaya rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan maksimal,” tutupnya.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
