Agam – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Lahan Hunian Tetap yang difasilitasi Kantor Staf Presiden (KSP) di Ruang Rapat Bupati Agam, Jumat (19/6/2026).
Bupati Agam, Benni Warlis, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 4 hektare di Nagari Dama Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, untuk 280 unit rumah, serta lahan untuk 48 unit rumah di Kecamatan Palembayan.
Meski demikian, pihaknya masih membutuhkan tambahan sekitar 8 hektare lahan lagi untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga terdampak.
“Kami telah mengajukan permohonan pemanfaatan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Inang Sari melalui KSP dan Kementerian ATR/BPN. Proses administrasi sedang berjalan dan kami menunggu penetapan agar pembangunan segera dimulai,” ujar Benni.
Menurut Benni, lahan eks HGU PT Inang Sari dinilai paling strategis karena berjarak sekitar 25 kilometer dari kawasan terdampak bencana.
Selain untuk hunian, area tersebut akan dilengkapi dengan pembangunan Sekolah Rakyat serta berbagai fasilitas publik pendukung lainnya.
Saat ini, lanjut Benni, mayoritas penyintas bencana telah menempati hunian sementara (huntara) dan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).
Meski kebutuhan dasar sudah terpenuhi, pemerintah daerah tetap memprioritaskan pembangunan huntap agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas secara normal.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Irnash Ahmady, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mengawal penyediaan lahan tersebut.
Dalam waktu dekat, tim KSP bersama kementerian terkait dijadwalkan meninjau langsung kesiapan lokasi di Sumatera Barat.
“Arahan Presiden sangat jelas, masyarakat jangan terlalu lama berada di hunian sementara. Oleh karena itu, seluruh proses harus didorong agar dapat berjalan lebih cepat,” pungkas Irnash.






