Jakarta – Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kementerian Ketenagakerjaan memproyeksikan terciptanya jutaan lapangan kerja baru melalui hilirisasi industri dan transisi ekonomi hijau pada 2026.
Namun, potensi besar ini dibayangi tantangan nyata, mulai dari dominasi sektor informal hingga kesenjangan kompetensi digital tenaga kerja nasional.
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menuturkan bahwa lanskap pasar kerja saat ini mengalami pergeseran drastis akibat perkembangan kecerdasan buatan, otomatisasi, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, momentum tersebut harus dikelola secara cermat agar pasar kerja nasional menjadi lebih produktif, inklusif, dan tangguh.
“Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” ujar Anwar, Senin (22/6/2026).
Peluang serapan tenaga kerja diprediksi menguat seiring berkembangnya sektor energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, dan elektrifikasi transportasi.
Berdasarkan kajian tersebut, jumlah green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan di Indonesia diperkirakan mencapai 3,88 juta orang pada 2026.
Kendati demikian, Anwar mengingatkan bahwa potensi tersebut tidak akan terserap maksimal tanpa ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.
“Peluang kerja dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri,” imbuhnya.
Laporan tersebut mencatat hambatan serius, yakni 58 persen tenaga kerja Indonesia yang masih terserap di sektor informal.
Selain itu, terdapat kesenjangan kompetensi digital yang cukup lebar, di mana baru 50 persen tenaga kerja memiliki literasi digital dasar hingga menengah, sementara industri menuntut angka di atas 80 persen.
Fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha juga masih menjadi persoalan besar.
Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya kebutuhan perlindungan sosial bagi pekerja di sektor ekonomi digital yang berkembang pesat.
Pemerintah kini merespons dinamika tersebut dengan memperkuat strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan industri.
Upaya ini dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), adopsi teknologi dalam pelatihan, serta penyelarasan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Anwar menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan tersebut.
Ia berharap dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2026 dapat menjadi referensi strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional di masa depan.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
