Agam – Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Agam atas inovasi dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Langkah Pemkab Agam yang mengoptimalkan rapat koordinasi hibrida dinilai sebagai model efektif yang patut diadopsi daerah lain.
Kepala Posko Nasional, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, menyatakan pelibatan Kantor Staf Presiden (KSP) dan ATR/BPN dalam pembahasan hunian tetap melalui daring terbukti sangat efisien.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor ini menjadi solusi konkret untuk memangkas hambatan birokrasi dalam penanganan bencana.
“Ini bisa menjadi contoh yang baik bagi kabupaten dan kota lain yang memiliki kendala serupa dalam koordinasi lintas sektor,” ujar Wahyu dalam rapat evaluasi progres pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera, Selasa (23/6).
Meski status pemulihan di Kabupaten Agam saat ini masih berada dalam kategori kuning, Posko Nasional mencatat perkembangan yang signifikan.
Pemkab Agam dinilai proaktif dalam menuntaskan persoalan lahan, terutama terkait pemanfaatan kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) untuk pembangunan hunian tetap warga terdampak.
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd. Lutfi AR, menegaskan komitmen daerahnya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
Ia memastikan percepatan pembangunan hunian tetap menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas normal.
“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengoptimalkan rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak bisa segera pulih sepenuhnya,” ungkap Lutfi.
Data Posko Nasional mencatat, dari 53 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera, sebanyak 39 daerah telah kembali ke kondisi normal.
Sementara itu, Kabupaten Agam dan sejumlah daerah lainnya tetap berada dalam pengawasan ketat guna memastikan seluruh target pemulihan tercapai sesuai jadwal.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
