Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang berkomitmen penuh mempercepat pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, khususnya untuk seksi Sicincin-Bukittinggi.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, dalam rapat koordinasi lintas instansi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (14/7/2026).
Rapat yang dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Dedi Tri Hariadi, tersebut membahas penyelesaian kendala teknis, status lahan, dan penyempurnaan trase jalan tol.
Dedi Tri Hariadi menegaskan, seluruh kepala daerah yang wilayahnya dilintasi proyek strategis nasional ini harus bersinergi.
Dia meyakini kehadiran jalan tol akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat di tengah tantangan global.
“Saya berharap seluruh bupati dan wali kota memberikan dukungan penuh. Pembangunan ini adalah wujud kecintaan kita terhadap daerah untuk memajukan perekonomian masyarakat,” ujar Dedi.
Dedi memastikan tim lintas instansi, termasuk Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan, akan bekerja solid guna memastikan status lahan bersih dari kendala hukum.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengungkapkan dua hambatan utama pembangunan telah menemui titik terang.
Polemik trase di kawasan Kubang Putih, Kabupaten Agam, telah diselesaikan melalui pengalihan jalur.
Selain itu, desain pintu keluar tol di Padang Panjang telah disepakati dengan skema baru yang dianggap lebih optimal.
Andre menekankan pentingnya transparansi dalam proses ganti untung lahan agar tidak memicu sengketa di kemudian hari.
Menurutnya, konektivitas yang lebih baik antara Sumatera Barat dan Riau akan memangkas biaya logistik sekaligus mendongkrak sektor pariwisata.
Wali Kota Hendri Arnis menyebutkan, ruas jalan tol sepanjang 4,45 kilometer di wilayahnya sejauh ini tidak menghadapi kendala berarti.
“Pemerintah Kota siap mendukung seluruh proses sesuai kewenangan agar pembangunan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegas Hendri.
Dia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan PT Hutama Karya tetap terjaga hingga proyek rampung.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, BPN Sumbar, serta para kepala daerah di Sumatera Barat yang terdampak trase jalan tol.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
