Dharmasraya – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat, Widya Navies, resmi melantik pengurus PWI Kabupaten Dharmasraya periode 2026-2029 di Auditorium Dharmasraya, Selasa (4/8/2026).
Roni Aprianto didapuk memimpin organisasi ini dengan mandat utama memperkuat marwah jurnalisme di tingkat daerah.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan dihadiri Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, jajaran Forkopimda, serta perwakilan organisasi pers setempat.
Di hadapan para pengurus baru, Bupati Annisa menantang insan pers untuk menjadi pembeda di tengah gempuran teknologi kecerdasan buatan (AI).
Ia menegaskan, kecepatan mesin tidak akan pernah mampu menggantikan integritas dan etika yang melekat pada wartawan profesional.
“Yang membedakan wartawan dengan yang lain bukan sekadar kemampuan menulis, melainkan kompetensi, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik. Itulah yang membuat profesi ini tetap dipercaya masyarakat,” ujar Annisa.
Pemkab Dharmasraya berkomitmen mendukung penuh program peningkatan kompetensi wartawan.
Annisa berharap PWI mampu berdiri di garda terdepan dalam menangkal hoaks serta mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan yang edukatif.
Menjawab tantangan tersebut, Roni Aprianto menetapkan tiga pilar utama selama masa jabatannya.
Fokusnya meliputi peningkatan kualitas kompetensi anggota, penguatan integritas organisasi, serta kolaborasi strategis dengan berbagai pihak.
“Kami berkomitmen merangkul seluruh wartawan, baik senior maupun junior, untuk menjaga kehormatan profesi. PWI harus menjadi organisasi yang profesional dan bermartabat, namun tetap memegang teguh fungsi kontrol sosial,” tegas Roni.
Dalam struktur kepengurusan periode 2026-2029 ini, Roni didampingi oleh Ridwan Syarif sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Yahya sebagai Sekretaris, dan Maya Dwi Efendi sebagai Bendahara.
Mereka juga dibantu jajaran ketua seksi di bidang hukum, pendidikan, hingga wartawan olahraga (SIWO).
Dengan formasi baru ini, PWI Dharmasraya menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pembangunan.
Mereka berkomitmen tetap kritis dan independen dalam mengawal kepentingan publik di wilayah tersebut.






