Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mendorong pesantren di daerahnya bertransformasi menjadi pusat ekonomi produktif.
Strategi ini difokuskan pada pengembangan UMKM berbasis syariah dan pariwisata halal guna memperkuat kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam tersebut.
Mahyeldi menegaskan bahwa langkah ini merupakan manifestasi nyata dari falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus diterjemahkan ke dalam program terukur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Ketika kita menggerakkan ekonomi syariah dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, sesungguhnya itu merupakan wujud dari implementasi falsafah ABS-SBK,” ujar Mahyeldi saat pelantikan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Wilayah Sumbar di Padang, Selasa (27/10/2026).
Landasan pengembangan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
Mahyeldi berharap kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dapat segera terjalin untuk mengubah aset pesantren menjadi kekuatan ekonomi yang bernilai tambah.
Ketua DPW IAEI Sumbar, Prof. Ahmad Wira, menyatakan pihaknya siap mengonsolidasikan organisasi untuk menjadi mitra strategis pemerintah.
IAEI berkomitmen memperkuat peran sebagai pusat pemikiran, penelitian, dan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait ekonomi syariah.
“Kami akan mempererat koordinasi dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah serta Masyarakat Ekonomi Syariah. Enam komisariat IAEI di perguruan tinggi juga didorong lebih aktif melakukan riset dan kaderisasi,” terang Ahmad Wira.
Di sisi lain, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Andy Setyo Biwado, menyoroti urgensi peningkatan daya saing pariwisata ramah Muslim.
Ia menekankan bahwa Sumbar harus meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan guna memenangkan persaingan dalam menarik wisatawan.
Pengembangan usaha produktif di pesantren dipandang sebagai kunci untuk membuka lapangan kerja baru. Dengan pendampingan intensif, inovasi produk, dan akses pasar yang lebih luas, aset pesantren diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah secara berkelanjutan.






