Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian berhembus kencang di Senayan.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna merespons polemik persyaratan pendidikan yang menjerat orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Langkah ini mencuat pasca-putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026, yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.
Rahmat menilai putusan hukum tersebut merupakan alarm serius bagi integritas lembaga kepresidenan.
Dalam diskusi publik bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji” di Jakarta, Senin (9/11/2026), Rahmat mengungkapkan ia telah memulai langkah konkret berupa komunikasi informal dengan sejumlah anggota parlemen dari berbagai fraksi.
“Saya sudah berkomunikasi secara informal dengan rekan-rekan lintas fraksi. Optimisme saya cukup tinggi karena dari diskusi yang terbangun, tidak ada fraksi yang menolak gagasan ini,” ujar Rahmat yang juga menjabat sebagai Ketua Umum GEMA Keadilan.
Meski demikian, Rahmat menegaskan bahwa proses ini masih berada pada tahap penjajakan.
Menurutnya, penentuan momentum yang tepat serta konsolidasi dukungan kolektif menjadi kunci sebelum usulan tersebut dibawa ke mekanisme resmi parlemen.
Ia menilai, penggunaan Hak Angket kini tidak lagi relevan karena persoalan hukum substansial telah diputus oleh pengadilan, sehingga HMP menjadi langkah konstitusional yang lebih tepat.
Rahmat memberikan opsi agar Gibran menempuh jalan kesatria dengan mengundurkan diri secara sukarela demi menjaga marwah lembaga kepresidenan.
Namun, jika opsi tersebut diabaikan, ia memastikan DPR harus menjalankan fungsi pengawasannya melalui mekanisme konstitusional yang ada.
Lebih jauh, politisi PKS ini menyoroti dampak psikologis polemik tersebut terhadap generasi muda Indonesia.
Ia khawatir, persepsi adanya “jalan tol” atau perlakuan istimewa bagi kelompok tertentu yang ia sebut sebagai fenomena nepo baby—akan merusak kepercayaan publik terhadap prinsip meritokrasi.
“Ini sangat berbahaya bagi optimisme anak muda. Ketika mereka melihat pendidikan dan prestasi bisa dikalahkan oleh privilese, maka muncul kekhawatiran bahwa kesempatan yang setara hanyalah ilusi. Kita tidak boleh membiarkan ini berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum yang berkeadilan,” tegasnya.
Rahmat menekankan DPR RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan polemik ini tidak menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi.
Ia berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar proses hukum yang telah diputuskan oleh MA mendapatkan tindak lanjut yang sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
