Kabupaten Tanah DatarPemerintah

BPS Tanah Datar Terjunkan 458 Petugas untuk Sensus Ekonomi 2026

83
×

BPS Tanah Datar Terjunkan 458 Petugas untuk Sensus Ekonomi 2026

Sebarkan artikel ini

Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) setempat resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026.

Kegiatan yang diawali dengan Apel Siaga di halaman Kantor BPS Tanah Datar, Rabu (17/6/2026), ini bertujuan menghimpun data ekonomi yang objektif sebagai landasan kebijakan pembangunan daerah.

Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, memimpin langsung apel yang diikuti jajaran pemerintah daerah dan petugas sensus.

Dalam rangkaian acara, dilakukan penyematan atribut petugas, penyerahan kartu jaminan sosial ketenagakerjaan, serta penandatanganan komitmen bersama untuk menyukseskan pendataan tersebut.

Ahmad Fadly menegaskan, data yang dikumpulkan harus jujur, utuh, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan.

Menurutnya, pemerintah daerah wajib bekerja berdasarkan data yang akurat agar setiap program pembangunan dan pembinaan pelaku usaha tepat sasaran.

“Kita ingin data ini benar-benar jujur dan objektif. Data inilah yang menjadi pijakan kita dalam bekerja untuk memajukan usaha-usaha di Tanah Datar,” ujar Ahmad Fadly.

Ia juga menyoroti pergeseran pola ekonomi ke arah digital.

Fadly menekankan pemerintah daerah mendukung penuh pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi dan marketplace untuk memperluas pasar, meski toko fisik terlihat sepi.

Kepala BPS Kabupaten Tanah Datar, Taufik Amnul Hayat, menjelaskan bahwa sebanyak 458 petugas akan diterjunkan untuk mendata seluruh pelaku usaha selama 2,5 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Pendataan mencakup berbagai skala usaha, mulai dari rumah tangga, UMKM, hingga perusahaan besar.

“Kami mengimbau masyarakat menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang benar. Partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan,” kata Taufik.

Guna memastikan kelancaran pendataan, BPS telah melakukan sosialisasi masif melalui pemerintah nagari, kecamatan, hingga melibatkan badan taklim masjid.

Hasil sensus ini nantinya akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, termasuk program pelatihan pemasaran digital bagi pelaku UMKM.

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.