Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mengkritik keras Kementerian Kehutanan (Kemenhut) atas pemaparan data yang dinilai tidak jujur terkait penyebab utama banjir dan longsor di Sumatera.
Rahmat menilai, Kemenhut cenderung mengecilkan peran deforestasi sebagai faktor krusial dalam memperparah bencana ekologis tersebut.
Kritik tajam ini Rahmat sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kemenhut di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Ia menuding Kemenhut menyampaikan informasi yang berpotensi menyesatkan publik, terutama mengingat masyarakat Sumatera tengah berduka akibat bencana.
Menurut Rahmat, data Kemenhut mengesankan bahwa deforestasi telah menurun drastis dan tidak menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan.
Ia menegaskan, penyampaian informasi seperti ini tidak tepat, terutama saat ratusan nyawa melayang akibat bencana.
Rahmat menyoroti data penggunaan lahan periode 2016-2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di mana hampir 1,4 juta hektar lahan dikuasai oleh 631 perusahaan pemegang izin, termasuk HGU perkebunan sawit, BPPH, dan proyek energi.
Ia menekankan pemanfaatan lahan hutan yang masif ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko bencana.
Selain itu, Rahmat mempertanyakan strategi Kemenhut dalam mengatasi lahan kritis yang mencapai sekitar 12,7 juta hektar pada 2024.
Ia berpendapat, penanganan lahan kritis adalah kunci mencegah bencana berulang, mengingat banjir dan longsor terus melanda Sumatera setiap tahun dengan intensitas yang semakin besar.
Rahmat juga mengungkapkan data peningkatan ekspor industri kehutanan dari Sumatera Barat sebagai indikasi aktivitas pemanfaatan hasil hutan yang masih intensif.
Ia menyebutkan laju produksi lima perusahaan besar di Sumatera Barat terus meningkat, yang turut memperparah risiko banjir.
Rahmat mendesak Kemenhut untuk lebih jujur dalam menganalisis kondisi ekologis Sumatera dan tidak hanya berfokus pada indikator administratif.
Ia mengingatkan agar penurunan deforestasi tidak digunakan sebagai pembenaran untuk menafikan hubungan antara pembalakan hutan dan frekuensi bencana.
“Kami berharap jangan sampai pejabat mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat,” tegas Rahmat.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
