Padang – DPRD Kota Padang menyoroti potensi masalah keuangan daerah akibat tingginya belanja pegawai dalam APBD 2025. Belanja pegawai mencapai 45 persen dari total APBD.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan pemerintah daerah wajib mematuhi batas maksimal 30 persen untuk belanja pegawai sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Muharlion memperkirakan beban belanja pegawai akan meningkat pada 2026 seiring pengangkatan 4.899 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
UU HKPD mengamanatkan alokasi anggaran daerah mulai 2027, yaitu 40 persen untuk infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan, dan 10 persen untuk kesehatan.
“Pilihannya hanya dua, tekan pengeluaran atau genjot PAD,” kata Muharlion.
Menurutnya, menekan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bukan solusi bijak karena dapat mempengaruhi kinerja pegawai.
Muharlion menekankan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi paling rasional.
Pemko Padang menargetkan PAD sebesar Rp1,05 triliun pada 2026.
Fraksi PKS DPRD Padang meyakini potensi PAD Kota Padang bisa mencapai Rp1,3 triliun.
Muharlion mencontohkan sektor parkir sebagai sumber PAD yang masih “bocor”.
Ia menyebut potensi PAD dari sektor ini seharusnya mencapai Rp18,25 miliar per tahun, bukan hanya Rp7 miliar.
Potensi lainnya adalah opsen pajak kendaraan bermotor yang kini pembagiannya lebih adil.
Kabupaten/kota mendapatkan 66 persen dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.
“Sebelumnya, bagi hasil pajak kendaraan bermotor sekitar Rp100 miliar per tahun. Dengan sistem opsen, diperkirakan bisa naik menjadi Rp187 miliar,” jelas Muharlion.
Muharlion mengapresiasi langkah Wali Kota Padang yang mewajibkan seluruh kendaraan pegawai Pemko Padang menggunakan plat BA.
Potensi lain yang bisa dioptimalkan adalah pengelolaan sampah melalui Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan, serta optimalisasi pajak hotel dan restoran.
DPRD Padang mendorong Pemko Padang melakukan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi.
Ketua Fraksi PKS DPRD Padang, Rafdi, menyatakan pihaknya akan terus mendukung upaya peningkatan PAD.
“Potensinya masih banyak yang bocor. Ini yang harus ditutup dulu sebelum bicara tentang kenaikan tarif,” tegas Rafdi.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
