Gubernur Sumbar Datangi Menkopolhukam Terkait Pembangunan Monumen yang Tertunda

  • Bagikan
Foto : internet

Jakarta – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mendatangi langsung Kementrian Polhukam dan bertemu Menkopolhukam Mohamad Mahfud pada Kamis, 4 Maret 2021.

Gubernur Sumbar dan Menkopolukam membahas tentang terhentinya pembangunan Monument Bela Negara di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota yang didampingi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Janedri M Gaffar, Gubernur Sumbar dan Menkopolukam

Didampingi oleh Bupati Limapuluh Kota, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Sekretaris Forum Bela Negara Mahyeldi menyampaikan, progres pembangunan untuk mendukung monumen tersebut.

“Pembangunan monumen bela negara ini merupakan keinginan masyarakat Sumbar yang sudah lama. Masyarakat bahkan telah menghibahkan tanah 50 ha untuk pembangunan ini, sejak tahun 2012. Jadi sudah 9 tahun terhenti pembangunannya,” katanya.

Pada pertemuan ini yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Polhukam Mahyeldi juga mengatakan untuk membahas Inpres agar sungguh-sungguh terlaksana dengan melibatkan dan bekerjasama dengan para kementerian dan lembaga terkait.

Mahyeldi mengungkapkan, pemerintah daerah dan masyarakat Sumbar berharap dengan hal tersebut. Apalagi, masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) saat ini yang menjadi monumental bagi masyarakat Sumbar.

Mendengar hal tersebut, Menko Polhukam pun berharap agar pembangunan Monumen Bela Negara ini bisa berjalan dengan baik, yang merupakan peran kementerian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, menjadi sangat penting.

“Ini juga bukan merupakan pembangunan yang sifatnya bersekala kecil, tetapi merupakan sebuah pembangunan monumen yang sifatnya Nasional,” kata Menkopolhukam.

Sejak awal nya dibangun ditahun 2006 lalu, Monumen Bela Negara tersebut sudah terbengkalai yang rencananya terdapat di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan luas lahan sekitar 50 Ha.

Terdapat dengan Tugu Bela Negara berada di tiga tempat: Halaban Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Bukittinggi, dan Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan.

Pertemuan tersebut merupakan hasil dari pertemuan sebelumnya pada Rabu, 3 Maret. Kemenko Polhukam melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, menggelar rapat pembahasan dasar hukum percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumbar.

Yang dihadiri juga oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, Bupati Kabupaten Agam, perwakilan dari Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, dan sebagian peserta rapat yang terlibat secara daring.

  • Bagikan