Pasca Aksi Damai Paramedis, Wako Solok : 2021 Penyesuaian Anggaran

SOLOK KOTA– Selasa 21 januari 2020, Pemerintah Kota Solok gelar audiensi antara Wali Kota Solok dengan tenaga kesehatan yang terdiri dari para medis, non para medis perawat, apoteker di Balairung 99 Rumah Dinas Wali Kota Solok.

Audiensi ini menyikapi aksi damai yang dilaksanakan oleh puluhan paramedis serta seluruh tenaga kesehatan dari 4 puskesmas yang ada di Kota Solok sehari sebelumnya ber tempat di Klinik Tumbuh Kembang Anak Kota Solok.

Dialog audiensi yang dipandu Sekretaris Daerah Nova Elfino, memberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan aspirasinya. Adapun yang menjadi harapan yang disampaikan melalui perwakilan Ria Marta bahwa berharap adanya kesetaraan atau keadilan soal tunjangan kinerja antara Paramedis dan profesi dokter. Karena adanya ketimpangan besaran tunjangan yang diterima paramedis lebih jauh jika dibanding yang diterima dokter.

“Harapan kami semua hadir disini agar pemerintah Kota Solok dapat memperjuangkan Kesenjangan tunjangan antara para medis dengan dokter, tunjangan dokter sekitar Rp.3,5 juta per bulannya, sementara para medis hanya lebih kurang Rp.1 juta,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Wali Kota Solok Zul Elfian, menyambut baik kehadiran seluruh para medis dalam audiensi tersebut, Wako akui bahwa ia setuju dengan pendapat dan harapan yang disampaikan. “Secara prinsip saya setuju dengan aspirasi bapak ibu semua, kami Pemerintah Daerah selalu berusaha memberikan yang terbaik. Pemerintah Kota bukannya tidak memikirkan, proses itu telah dilakukan. Namun bagaimanapun juga semuanya tentu ada mekanisme dan aturan yang harus kita patuhi” ucap Wako.

Zul Elfian menambahkan bahwa sesuai dengan persetujuan yang kita terima terkait tunjangan kinerja baru dapat kita lakukan penyesuaian pada tahun anggaran 2021.“ Insyaallah 2021 kita usahakan, saya berharap kita semua bisa bersabar, karena tidak hanya para medis, tapi untuk semua ASN akan ditata ulang terkait tunjangan perbaikan penghasilannya, kita tentunya tetap berupaya berikan yang terbaik. Semoga kedepan besaran TPP yang diberikan lebih terukur karena telah mengacu pada analisa dan beban kerja semua ASN” ungkapnya.

Wako juga sedikit menyampaikan gambaran informasi APBD 2020 yang mengalami defisit yang harus ditutup, sehingga dengan berat hati perlu dilakukan penundaan beberapa program dan kegiatan. Salah satu penyebab defisit yang beliau sebutkan yakni tidak sesuainya realisasi SILPA anggaran 2019 dari yang telah direncanakan di APBD 2020.

“Di satu sisi dengan melihat trend tahun sebelumnya, SILPA 2019 pada APBD 2020 diprediksi tidak terlalu signifikan realisasinya. Namun sisi lain, program kegiatan tahun 2019 yang dilaksanakan OPD berjalan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan sehingga SILPA 2019 rendah. Oleh karenanya salah satu solusi adalah melakukan penundaan beberapa program kegiatan. Untuk itu, tanpa mengesampingkan aspirasi bapak ibuk, saya harapkan kita semua dapat memahaminya dan bersabar. InsyaaAllah kita akan upayakan pada tahun 2021 nanti”, jelas wako.

Kendati demikian, wako diakhir arahannya berpesan agar persoalan ini tidak terulang lagi, karena ada mekanismenya dan ada wadahnya. Karena bagaimanapun juga yang akan dirugikan adalah masyarakat. “Mari senantiasa kita jaga komunikasi sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang lagi” tutup wako.

Fernandez

 

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...