Padang – Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang kembali menorehkan tinta emas dalam manajemen keuangan daerah. Kota berjuluk “Serambi Mekkah” ini sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sepuluh tahun berturut-turut.
Tak sekadar mempertahankan predikat bergengsi tersebut, Padang Panjang juga dinobatkan sebagai salah satu daerah dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terbaik di Sumatera Barat. Dengan indeks tindak lanjut mencapai 86,02 persen, kota ini menempati peringkat kedua terbaik di tingkat provinsi.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra, kepada Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, di Kantor BPK Sumbar, Jumat (29/5/2026). Turut hadir dalam penyerahan tersebut Ketua DPRD Padang Panjang, Imbral.
Sudarminto Eko Putra memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Pemkot Padang Panjang. Menurutnya, capaian WTP selama satu dekade ini membuktikan bahwa laporan keuangan daerah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ketat.
“Opini WTP ini adalah cerminan dari komitmen nyata Pemkot Padang Panjang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, termasuk dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, menunjukkan progres yang sangat positif,” ujar Sudarminto.
Menanggapi raihan tersebut, Wali Kota Hendri Arnis mengungkapkan rasa syukurnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi kolektif antara jajaran eksekutif, legislatif, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang konsisten menjaga integritas.
“Opini WTP ke-10 ini bukan sekadar angka administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral kami kepada masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menjaga profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegas Hendri.
Lebih lanjut, Hendri memastikan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti secara maksimal.
Langkah ini diambil sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, termasuk penyelesaian persoalan aset daerah yang masih menjadi perhatian khusus.
Ia juga memberikan apresiasi kepada tim penyusun laporan keuangan, mulai dari BPKD hingga Inspektorat, yang telah bekerja keras memastikan akurasi data.
Senada dengan Wali Kota, Kepala BPKD Padang Panjang, Zia Ul Fikri, menyatakan bahwa prestasi ini menjadi pelecut semangat bagi jajarannya.
“Keberhasilan ini memotivasi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang penuh kehati-hatian,” pungkasnya.
Turut hadir dalam agenda tersebut Pj Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Staf Ahli Dian Eka Purnama, Kepala Inspektorat Ferino Romiko, Kepala Dinas Kominfo Harry Rizka Perdana, serta jajaran pejabat terkait lainnya.






