Hyderabad – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan penguatan pemetaan kebutuhan keterampilan masa depan atau future skills forecasting kepada negara-negara anggota BRICS.
Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Hyderabad, India, pada Rabu (15/7/2026).
Yassierli menegaskan bahwa pemetaan keterampilan sangat krusial sebagai landasan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif.
Langkah ini bertujuan mengantisipasi disrupsi akibat perkembangan teknologi, transformasi industri, pergeseran demografi, hingga transisi menuju ekonomi hijau.
“Indonesia memandang penting pemahaman bersama mengenai kebutuhan ketenagakerjaan masa depan melalui mekanisme BRICS CONNECT,” ujar Yassierli.
Menurutnya, mekanisme ini akan memudahkan negara anggota dalam menyelaraskan kurikulum pelatihan dengan tuntutan pasar kerja terkini.
Dalam forum tersebut, Yassierli juga memaparkan strategi Indonesia menjaga ketahanan pasar kerja nasional.
Pemerintah saat ini fokus memperluas akses jaminan sosial bagi pekerja informal serta memperkuat perlindungan bagi korban PHK melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Selain itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan inklusivitas pasar kerja bagi penyandang disabilitas, perempuan, serta masyarakat di wilayah terpencil.
Indonesia telah membangun pusat pelatihan vokasi khusus penyandang disabilitas yang dilengkapi teknologi asistif sebagai bentuk langkah konkret.
“Indonesia hadir di BRICS untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari negara anggota lainnya dalam menghadirkan solusi nyata bagi dunia usaha dan pekerja,” tambah Yassierli.
Pemerintah menargetkan 150 ribu peserta dalam Program Pemagangan Nasional dan 300 ribu peserta dalam Pelatihan Vokasi Nasional tahun ini.
Penciptaan lapangan kerja turut didorong melalui program strategis seperti hilirisasi komoditas, pembangunan Kampung Nelayan Modern, dan Program Makan Bergizi Gratis.
Untuk mempercepat pelayanan, pemerintah telah mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja berbasis digital dengan dukungan analisis data real-time.
Sistem tersebut memungkinkan pengambilan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih cepat dan tepat sasaran.
“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota BRICS untuk membangun ekosistem dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
