Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara lalu Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi kiprah kantor perwakilan RI yang digunakan terus berperan sebagai hub atau penghubung pada memberikan layanan yang mana berkaitan dengan pelindungan WNI pada luar negeri.
“Kantor Perwakilan RI harus terus berubah jadi hub di menjembatani seluruh layanan yang dimaksud berkaitan dengan pelindungan WNI pada luar negeri. Kami mengapresiasi upaya inovatif kemudian proaktif Kemenlu di upaya meningkatkan kualitas pelayanan umum bagi WNI diantaranya di aspek pelindungan,” kata Anas pada keterangannya di Jakarta, Senin.
Meskipun perwakilan RI banyak didominasi oleh Kementerian Luar Negeri, pelaksanaannya setiap persoalan hukum yang mana menimpa WNI adalah tanggung jawab sama-sama secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan juga BP2MI.
Dia menyampaikan pentingnya pemantauan juga evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara berkala untuk kantor perwakilan RI agar pelayanan masyarakat yang mana prima dapat diimplementasikan.
“Evaluasi penting agar apa yang dimaksud telah bagus ketika ini bisa jadi terus ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat,” ungkapnya saat bertemu dengan para diplomat dari beberapa jumlah kantor perwakilan RI di dalam Eropa dalam KBRI London, Inggris, Minggu, (2/6).
Berkaitan dengan pelayanan publik, Anas memperkuat kantor perwakilan RI pada luar negeri yang digunakan secara bertahap terus menerapkan digitalisasi untuk wujudkan pelayanan terintegrasi.
Pelayanan umum terintegrasi adalah konsep terkini yang dimaksud memudahkan pengguna layanan dari sisi aksesibilitas maupun kecepatan.
Sementara itu, menurutnya, setiap kebijakan yang dimaksud ada harus dilaksanakan evaluasi secara rutin serta berkala untuk menghasilkan kembali pelayanan prima bagi masyarakat.
Hal ini akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, keadilan dapat tercipta, juga adanya perkembangan sektor ekonomi bagi Indonesia.
“Sekali lagi bahwa pelayanan masyarakat merupakan gerbang kepercayaan warga untuk pemerintah. Kita harus menjadi wajah menghadapi aman juga terjaminnya WNI pada luar negeri di melakukan beragam aktivitas yang mana sesuai dengan ketentuan,” jelas Anas.
Selain itu, ia juga menjelaskan terkait skema pengelolaan pengaduan terintegrasi yang dimaksud telah terjadi diinstruksikan oleh Presiden RI Joko Widodo.
Anas menyatakan pengelolaan pengaduan ini setiap tahunnya menjadi catatan dengan oleh sebab itu merupakan kerja kolaborasi lintas sektor. Informasi ini pun dapat dimanfaatkan di proses perumusan kebijakan juga pelayanan masyarakat yang mana ada dalam Kementerian Luar Negeri maupun Perwakilan RI dalam luar negeri.
Saat ini Negara Indonesia sudah miliki sebanyak-banyaknya 132 Perwakilan Republik Indonesia.
Jumlah yang disebutkan terdiri menghadapi 95 Perwakilan Diplomatik juga 34 Perwakilan Konsuler yang tersebar di bervariasi belahan dunia juga 3 perutusan masih yang dimaksud berlokasi ke New York, Jenewa, dan juga Jakarta.
Selanjutnya, terdapat 219 Pejabat Perbantuan Teknis juga 107 Pejabat Penugasan Defense dari 16 instansi pemerintah.
Selain itu, Menpan RB memberikan arahan berkaitan dengan beberapa orang isu strategis terkait pelayanan umum di Kementerian Luar Negeri. Pertama, diperlukan pemantauan dan juga evaluasi kinerja pelayanan rakyat mandiri dalam seluruh perwakilan RI agar mempunyai pemahaman yang dimaksud identik terkait implementasi kebijakan pelayanan publik.
Kedua, ada 7 pembaharuan pelayanan umum Kementerian Luar Negeri yang digunakan mendapatkan penghargaan TOP Inovasi dari Kementerian PANRB sejak 2014-2023 kemudian didominasi oleh layanan WNI pada luar negeri.
Kemudian, yang ketiga, berkaitan dengan topik aduan terbanyak melalui aplikasi mobile LAPOR! yakni mengenai pelindungan WNI ke luar negeri; pelayanan kekonsuleran dianggap lambat; dan juga persoalan keimigrasian.
Terakhir, Ia berpesan untuk mengatur kolaborasi layanan keimigrasian lalu pelindungan WNI dalam luar negeri sama-sama Kementerian Hukum serta HAM melalui standar pelayanan yang digunakan jelas juga terukur.
Selain menggerakkan peningkatan layanan publik, di rakor yang disebutkan beliau menyampaikan arahan lalu arahan Presiden terkait birokrasi berdampak, juga langkah untuk memangkas tahapan industri agar pelayanan tambahan baik.
Adapun mantan Kepala LKPP itu juga mengupayakan agar digitalisasi ke depan sanggup berubah menjadi instrumen kemudian bukanlah aplikasi, juga menginteroperabilitaskan aplikasi mobile serta data.
“Saya sudah ada lihat juga pelayanan umum yang mana ada di dalam kantor kedutaan ini, saya lihat sangat bagus. Mudah-mudahan ini berdampak. Kami senang tadi ada keluhan, masukan dari para diplomat dalam Kawasan Eropa ini yang mana nanti segera akan kami tindaklanjuti serta saya teruskan terhadap instansi pembina masing-masing,” tambahnya.
Sementara itu, Duta Besar RI ke London Desra Percaya yang dimaksud menyatakan bahwa kegiatan ini berubah menjadi wadah sebagai masukan untuk kantor Perwakilan RI di beragam belahan dunia di meningkatkan pelayanannya.
“Suatu kehormatan bagi kami bukan hanya saja KBRI London, tetapi juga perwakilan Republik Indonesia dalam kawasan Eropa yang mana mendapatkan arahan dan juga update segera dari Bapak Menteri lalu tentu hanya tadi juga merupakan kesempatan yang dimaksud sangat baik sekali menerima pertanyaan serta bahkan usulan,” pungkas Desra.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
