Padang – Keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar untuk membeli mobil dinas (mobnas) baru ditengah Pandemi Covid-19 dianggap kurang tepat, meski secara regulasi atau legalitas sah, alias tidak ada pelanggaran.
Anggota DPRD Sumbar Albert Indra Lukman mengatakan rencana pembelian mobnas ini sudah direncanakan dari tahun lalu.
“Kalau mengenai pembelian mobnas ini kan sudah dianggarkan pada pembahasan APBD 2021, yang dibahas tahun 2020 lalu, artinya secara legalitas ini sah,” kata Albert, Selasa 17 Agustus.
Namun menurutnya, keputusan yang dibuat tidak tepat ditengah momen menghadapi Pandemi Covid-19.
“Yang kita minta saat ini, kan hanya kepekaan saja, artinya terhadap situasi menghadapi Pandemi (Covid-19). Kalau pak Gubernur dan Wagub mengatakan ingin ada pergantian mobnas, silahkan saja, tetapi saya berharap (ada) etikad, ada pendapat, disikapilah secara bijak, yang disampaikan teman-teman DPRD juga tidak kita salahkan,” jelas Albert.
Dia mengatakan, seharusnya anggaran mobnas baru itu dapat dialihkan, alias Refocusing untuk membantu masyarakat.
“Alangkah lebih bagusnya, anggaran ini direcofussing untuk membantu masyarakat,” sebut Albert.
Menurutnya refocusing itu dapat dilakukan, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dengan begitu pengalihan dana bisa membantu menangani Pandemi.
“Kan sudah dikatakan berulang kali oleh Mendagri, kegiatan-kegiatan dalam APBD, kalau dianggap tidak penting atau bisa ditunda, ditunda, untuk dialihkan anggaran itu, untuk membantu pemerintah pusat menangani Pandemi ini,” kata Albert.
Dia mencontohkan, kekurangan dana yang terjadi pada Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand beberapa waktu lalu.
“Momennya tidak tepat, contoh kemarin, laboratorium Unand kesulitan dana, ya bisa dialihkan kesana. (Contoh lain) Pemprov mempunyai kewenangan untuk membantu TNI dan Polri, kalau tidak, bantulah Satpol PP itu, Satpol PP pasti kekurangan dana, BNPB akan kekurangan dana, mereka harus berjibaku di lapangan, harus melakukan edukasi, tracing dan sebagainya,” tegasnya.
Sementara itu, perihal mobnas yang telah dibeli tersebut, pihaknya sendiri mengaku tak lagi bisa berbuat sesuatu. Namun menurutnya, kritikan dari DPRD Sumbar itu merupakan fungsi dari pengawasan, alias Check and Balance.
“Kalau sudah dibeli, kita mau bilang apa, izin kan pula Anggota DPRD mengkritiknya, tidak ada masalah itu, itu kan Check and Balance,” sebut Albert.
Seperti diketahui, sejumlah pihak, terutama dari DPRD Sumbar menyayangkan keputusan pembelian dua mobnas baru bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah memilih Mitsubishi Pajero Sport Tipe 4×4 Dakar, sedangkan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy memilih Hyundai Palisade. Kedua mobnas itu sendiri ditaksir mencapai Rp 2 miliar.
Sebelumnya, Gubernur Mahyeldi mengaku jika pembelian mobnas baru itu lantaran mobnas yang lama, jenis Toyota Fortuner telah rusak.
“Mobil lama sudah rusak, rem blong, enggak mungkin itu dipakai,” kata Mahyeldi usai rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin 16 Agustus kemarin.
