HukumSumatera Barat

Pakar Hukum Minta Kejari Padang Tuntaskan Kasus Korupsi Kredit Modal Kerja

706
×

Pakar Hukum Minta Kejari Padang Tuntaskan Kasus Korupsi Kredit Modal Kerja

Sebarkan artikel ini

Kejari Padang telah memulai penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Nomor SPRINT-01/L.3.10/Fd.1/06/2024, tertanggal 27 Juni 2024.

Prof Elwi Danil

Padang – Penanganan kasus dugaan korupsi senilai Rp 34 miliar yang melibatkan pemberian fasilitas kredit modal kerja dan bank garansi distribusi semen masih berlangsung di Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut nilai kerugian negara yang besar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan korupsi ini melibatkan perusahaan PT BIP serta anggota DPRD Sumatera Barat berinisial BSN.

Kejari Padang telah memulai penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Nomor SPRINT-01/L.3.10/Fd.1/06/2024, tertanggal 27 Juni 2024.

Hingga kini, sekitar 20 orang saksi telah diperiksa, termasuk Direktur PT BIP dan BSN.

Pakar hukum pidana dari Universitas Andalas (UNAND), Prof Elwi Danil SH yang juga pernah menjadi anggota Panitia Seleksi KPK, menyampaikan pandangannya mengenai kasus ini.

Dia menegaskan pentingnya transparansi dalam proses hukum untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik.

“Jika jaksa memiliki cukup bukti, kasus ini harus dilanjutkan hingga pengadilan. Namun, jika bukti tidak cukup, demi keadilan, kasus ini sebaiknya dihentikan,” ujar Prof. E.D., dikutip dari majalah Intrust.

Dia juga menekankan bahwa publik berhak mendapatkan kejelasan terkait status hukum kasus ini.

Dia pun meminta Kejari Padang memberikan informasi yang jelas agar tidak muncul spekulasi yang dapat merugikan pihak tertentu.

Dia berharap penyelidikan ini memberikan kejelasan hukum yang konkret. “Jika memang ada pihak yang bersalah, mereka harus bertanggung jawab di pengadilan,” kata Elwi.

Sementara itu, Kepala Kejari Padang, Aliansyah menjelaskan proses penyidikan terus dilakukan untuk mendalami bukti-bukti.

“Sebanyak 20 orang saksi telah kami periksa terkait dugaan korupsi ini,” ujarnya.

Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian karena potensi kerugian negara, tetapi juga karena melibatkan pihak-pihak penting di Sumatera Barat.

Publik menantikan langkah tegas dan transparan dari aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.