PADANG, KABARSUMBAR-Saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Sumatera Barat (Sumbar) terkuak bahwa pemerintah mengejar penuntasan penerbitan sertifikat tanah untuk masyarakat di Indonesia, di 2018 targetnya tujuh juta. Naik dua juta dari tahun sebelumnya hanya lima juta.
Sehingga diharapkan ke depan akan dipercepat penerbitan sertifikat bagi warga, agar persoalan sengketa lahan tidak terjadi.
Untuk Sumbar, sebanyak 510 sertifikat hak atas tanah wakaf diserahkan Presiden Joko Widodo bagi masyarakat di Masjid Jamiatul Huda Ketaping Bypass, Padang, Sumbar, Senin (21/5/2018). Sertifikat tersebut diserahkan untuk lahan seluas 587.592 meter persegi berasal dari 19 kota dan kabupaten di Sumbar.
“Alhamdulillah pada siang hari ini telah diserahterimakan sebanyak 510 sertifikat. Ini baru sebagian kecil, tapi paling tidak sudah kita mulai sehingga dengan sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki oleh masjid, musala, surau, pondok, madrasah, dan lainnya kita harapkan sengketa lahan atau tanah itu tidak ada lagi,” kata Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo berpesan, dirinya tidak ingin lagi mendengar adanya keluhan atau persoalan yang sama tentang sengketa lahan karena ketiadaan bukti hak hukum atas tanah. Baik itu dari pengurus ponpes, mushala, masjid dan tempat peribadatan lainnya di Indonesia.
“Sering sekali saya mendengar bahwa masjid, musala, surau, dan pondok pesantren banyak yang belum bersertifikat,” ungkapnya.
Terkait hal ini pun, menteri dimintakan untuk menuntaskan persoalan sertifikat di seluruh Indonesia, terutama seritifikat bagi tanah wafaf.
“Banyak yang mengeluh ke saya ada sengketa lahan. Oleh sebab itu saya perintahkan kepada Menteri BPN untuk segera diselesaikan sertifikatnya,” kata Presiden RI Joko Widodo.
[Lidairak]
