Pemkab dan DPRD Agam Usulkan Bank Nagari Jadi Syariah

PADANG, KABARSUMBAR – DPRD Kabupaten Agam mengusulkan agar Bank Nagari menjadi Bank Syariah. Usulan itu diharapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan perekonomian masyarakat.

Atas usulan itu, Bupati Agam Indra Catri juga mengaku sependapat, dan akan menyampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan datang.

Usulan itu mencuat saat Bupati Agam Indra Catri menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal daerah kepada Bank Nagari, termasuk Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Senin 13 Mei 2019.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Lazuardi Erman dan Suharman serta, anggota DPRD serta para pejabat di lingkungan Pemkab Agam.

Bupati Agam Indra Catri memberikan penjelasan terkait saran dan masukan dari fraksi-fraksi.

Pertama, saran dari Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Saharudin. Adapun sarannya terkait alasan tidak tercapainya target penyertaan modal sebesar Rp 85 miliar sampai akhir tahun 2017.

“Hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, sehingga prioritas penganggaran diutamakan untuk pembangunan yang menyentuh kebutuhan wajib, seperti pelayanan dasar masyarakat,” kata Bupati.

Kedua, saran dan masukan disampaikan oleh Muhammad Abrar dari Fraksi PKS, tentang usulan Bank Nagari menjadi Bank Syariah sebagai salah satu upaya mewujudkan perekonomian masyarakat.

Bupati menilai pihaknya sependapat dengan usulan tersebut dan disegerakan untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kemudian, saran ketiga datang dari Fraksi PAN yang disampaikan Irfan Amran. Ia menanyakan terkait presentase penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah.

“Dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan hasil RUPS tanggal 24 April 2018, porsi kepemilikan saham pemerintah daerah posisi 31 Desember 2018 adalah sebesar 4,05 persen,” ujarnya.

Usulan keempat disampaikan oleh Zul Ikhsan dari Fraksi Nasdem-Hanura. Secara menyeluruh fraksi tersebut mendukung penuh usulan Pemda terhadap perubahan Perda Nomor 5 tahun 2013.

Saran yang membangun juga disampaikan oleh Fraksi Gerindra yang disampaikan Novi Irwan. Ia menanyakan soal pengkajian terhadap potensi investasi yang lebih menguntungkan ketimbang Bank Nagari. Seperti, pengembangan PDAM, pasar daerah atau yang lainnya.

“Belum kita lakukan pengkajian alternatif, ke depan ini menjadi bahan kita selanjutnya untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Selanjutnya, saran dan tanggapan juga diberikan oleh Fraksi Golkar dan PBB yang disampaikan Bilqaini, tentang manfaat yang diperoleh selama melakukan penyertaan modal pada Bank Nagari.

“Jelas sekali keuntungan yang kita peroleh adalah bertambahnya pendapatan dalam deviden. Sebagai gambaran pada 2017 kita terima sebesar Rp 8,4 miliar dan tahun 2018 Rp 10,08 miliar lebih,” ujarnya menjelaskan.

Terkait Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, bupati memberikan apresiasi kepada DPRD yang berinisiatif menyusun rancangan peraturan daerah.

Pada kesempatan itu, ada sebanyak 17 saran dan masukan yang disampaikan bupati tehadap anggota DPRD.

Satu diantaranya, penyempurnaan kembali bentuk produk hukum daerah dalam lampiran III Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Loading...

BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...